BERTUAHPOS – Pemkab Kepulauan Meranti meminta dukungan dari Pemprov Riau ada dibukakan kembali perdagangan lintas batas. Hal ini disampaikan oleh Sekdakab Meranti Bambang Suprianto saat RPJMD Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin, 30 Juni 2025.
Bambang menyebut, Kabupaten Kepulauan Meranti sudah punya pengalaman dengan kegiatan perdagangan lintas batas, dan memberikan dampak ekonomi sangat luas bagi masyarakat setempat.
“Kalau dilihat secara harga, tentu jauh lebih murah. Jika harus menggunakan transportasi darat seperti sekarang, biayanya nggak masuk Pak Gubernur. Jadi Kalau bisa, Riau—khususnya Meranti—ditetapkan sebagai kawasan perdagangan lintas batas. Karena sebenarnya, itu sudah berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sejak lama,” ujar Bambang.
Dia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial menjadi simpul logistik untuk ekspor-impor produk lokal ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Terlebih lagi, posisi geografis Riau sangat strategis karena memiliki akses langsung ke Selat Malaka.
“Bayangkan jika kawasan ini dilengkapi cold storage dan ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas. Kita bisa mengoptimalkan pengembangan industri dan mempermudah arus barang ke Johor, Malaysia, dan Singapura,” jelasnya.
Bambang juga menyoroti stagnasi kawasan industri yang selama ini direncanakan di Kuala Enok dan Perawang. Menurutnya, kawasan tersebut sudah hampir 10 tahun namun faktanya tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Karena itu, ia meyakini perdagangan lintas batas akan menjadi solusi baru yang lebih progresif.
“Kami punya pengalaman panjang terkait hal ini. Produk lokal Meranti, juga produk dari Malaysia dan Singapura, masih sangat diminati masyarakat. Jadi kalau kawasan ini dikembalikan sebagai zona perdagangan bebas, manfaatnya sangat besar,” tambahnya.
Dia mengungkapkan bahwa Pemkab Meranti sudah pernah berdiskusi secara internal dengan Kementerian Perdagangan terkait peluang ini. Meski saat ini kebijakan perdagangan lintas batas tengah dihentikan sementara, Bambang optimistis peluang itu bisa dibuka kembali jika ada kebutuhan mendesak dan dukungan dari pemerintah pusat.
“Jika pemerintah pusat membuka ruang dialog, kami siap lakukan pembahasan khusus dengan pihak Malaysia dan Singapura. Ini bukan hal baru bagi kami,” tutupnya.***
Simak berita lainnya tentang Ekonomi Regional
