BERTUAHPOS – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Riau mengalami inflasi year-on-year (yoy) sebesar 4,27% pada November 2025. Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat berada pada posisi 110,86 poin. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir.
Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi menjelaskan, inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan mencapai 5,57% dengan IHK sebesar 111,37. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kampar dengan inflasi y-on-y 3,90% dan IHK sebesar 111,20. Perbedaan ini menggambarkan variasi tekanan harga antarwilayah di Riau.
“Kenaikan inflasi yoy dipicu oleh naiknya harga pada delapan kelompok pengeluaran utama. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi, yakni 13,47%. Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 7,41%, menjadi faktor dominan inflasi di Riau,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 2 Desember 2025.
Adapun kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami kenaikan antara lain pendidikan sebesar 4,60%, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,38%, serta pakaian dan alas kaki sebesar 2,09%. Kelompok kesehatan meningkat 1,28%, transportasi 1,25%, dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,87%.
Di sisi lain, tiga kelompok pengeluaran mengalami deflasi dan menjadi penahan inflasi. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun 1,17%. Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun 0,42%, dan kelompok informasi, komunikasi, serta jasa keuangan mengalami deflasi 0,13%.
Secara month-to-month (mtm), Provinsi Riau justru mengalami deflasi -0,22% pada November 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya koreksi harga beberapa komoditas pangan dan kebutuhan rumah tangga menjelang akhir tahun.
“Adapun secara year-to-date (y to d), inflasi Riau tercatat 3,63%. Angka ini mencerminkan tekanan inflasi kumulatif sepanjang Januari–November 2025 yang masih berada dalam rentang moderat,” katanya.
BPS menilai kondisi pergerakan harga di Riau masih sangat dipengaruhi oleh pasokan pangan, kondisi distribusi antarwilayah, serta perubahan cuaca yang berdampak pada produksi. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat langkah stabilisasi harga melalui TPID dan intervensi berbasis komoditas.***
