BERTUAHPOS.COM — Harga Pertamax berpotensi melonjak naik ke kisaran Rp18.000–Rp20.000 per liter jika harga minyak mentah dunia tidak kembali turun ke level US$60–US$70 per barel.
Kenaikan itu akan memperlebar selisih harga dengan Pertalite menjadi Rp8.000–Rp10.000 per liter, dari posisi saat ini Rp5.950 per liter.
Menurut Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, perkembangan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Harga minyak dunia saat ini masih belum stabil di tengah konflik geopolitik di sejumlah wilayah, terutama Timur Tengah.
“Jadi kalau berharap turun ke US$70 per barel atau US$60 per barel seperti sebelum terjadinya krisis geopolitik. Kita doakan semoga itu bisa terjadi, kalau tidak kondisinya akan berdampak seperti sekarang harga Pertamax itu akan berkisaran antara di atas Rp18.000 sampai Rp20.000,” kata Eko dalam keterangannya belum lama ini.
Lantas, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai kenaikan harga Pertamax tidak secara langsung menambah beban APBN karena merupakan bahan bakar nonsubsidi.
Namun, tekanan fiskal dapat muncul melalui melebarnya selisih harga dengan Pertalite.
Saat ini, harga Pertamax berada di Rp15.950 per liter, sedangkan Pertalite Rp10.000 per liter. Jika harga Pertamax naik ke Rp18.000–Rp20.000 per liter, selisih keduanya melebar menjadi Rp8.000–Rp10.000 per liter.
“Semakin lebar selisih tersebut, semakin besar dorongan konsumen untuk beralih ke Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kebutuhan kompensasi yang ditanggung negara,” kata Yayan, dikutip Selasa, 15 September 2026.
Yayan menambahkan, tekanan fiskal semakin besar karena asumsi makro APBN 2026 telah terlampaui.
Setiap kenaikan ICP US$1 per barel diperkirakan menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit sekitar Rp6,8 triliun.
ementara setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS diperkirakan menambah defisit sekitar Rp0,8 triliun.
Asumsi APBN 2026 menggunakan ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan harga BBM perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumsi dan fiskal, bukan hanya perubahan harga produk nonsubsidi.
Yayan merekomendasikan pemerintah memisahkan komunikasi mengenai harga berdasarkan formula dengan harga yang benar-benar dibayar masyarakat.
Kisaran Rp18.000–Rp20.000 per liter perlu disampaikan sebagai batas atas berdasarkan formula, bukan kepastian harga yang langsung berlaku pada bulan berikutnya.
Komunikasi itu penting untuk mencegah kepanikan dan pembelian berlebih.
Jika penyesuaian harga tidak dapat dihindari, pemerintah disarankan menaikkannya secara bertahap dan terjadwal.
Penyesuaian kecil yang diumumkan lebih awal dinilai lebih mudah diserap masyarakat dibandingkan kenaikan besar secara mendadak.
Yayan juga menyarankan pemerintah mengalihkan fokus perlindungan daya beli dari penahanan harga secara menyeluruh menuju bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Menahan harga untuk semua orang juga menolong kelompok mampu. Bantuan tunai tepat sasaran menjaga daya beli rumah tangga rentan dengan biaya negara yang lebih terkendali,” jelasnya.
Pemerintah juga perlu menjaga agar selisih harga Pertalite dan Pertamax tidak terlalu lebar.
Selisih yang besar dapat mendorong perpindahan konsumsi ke bahan bakar kompensasi.
Penyesuaian kecil dan terukur pada kedua sisi harga dinilai dapat mengurangi insentif konsumen untuk berpindah dari Pertamax ke Pertalite.
Selain harga BBM, Yayan menilai pemerintah perlu mengelola risiko nilai tukar dan harga minyak melalui instrumen lindung nilai.
Pelemahan rupiah memiliki dampak terhadap fiskal yang hampir sekuat kenaikan harga minyak.
Langkah berikutnya ialah menetapkan aturan respons berbasis ambang, misalnya ketika rata-rata harga Brent selama 30 hari menembus US$93 per barel.
“Aturan yang diumumkan lebih dahulu lebih kredibel daripada keputusan mendadak,” ujarnya.
