BERTUAHPOS.COM — PT Pertamina Patra Niaga mencatat lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Riau sepanjang Agustus hingga September 2026. Pasokan BBM wilayah Riau dilaporkan meningkat 27% dibandingkan rata-rata pasokan pada April 2026.
Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patra Niaga, Wilson Eddy Wijaya, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, meningkatnya kebutuhan masyarakat, dan kedua, adanya migrasi pengguna BBM non subsidi ke BBM bersubsidi.
“Posisi Agustus sampai September ini Pertamina sudah menambah pasokan sampai 27% lebih tinggi daripada rata-rata di bulan April. Artinya kebutuhan ini naik,” ujar Wilson saat konferensi pers bersama awak media di kantor Jalan Singingamangaraja, Pekanbaru, Senin (7/9/2026).
Migrasi pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi disebutnya terjadi akibat disparitas harga. Ia merujuk pada penyesuaian harga yang berlaku sejak 1 September 2026, yang mendorong sebagian pengguna beralih ke solar bersubsidi.
“Sebagaimana diketahui bahwa per tanggal 1 September kemarin juga ada penyesuaian harga sehingga mungkin masyarakat yang tadinya menggunakan bahan bakar non subsidi ada yang beralih ke solar, khususnya di solar ini,” katanya.
Wilson menekankan bahwa Pertamina terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di 12 kabupaten/kota se-Riau. Ia menyebut wilayah kepulauan seperti Rokan Hilir, Meranti, dan Indragiri Hilir menjadi perhatian khusus.
Di wilayah kepulauan tersebut, kebutuhan BBM juga datang dari masyarakat non kendaraan seperti nelayan tradisional. Mereka tetap diberikan hak sesuai peraturan melalui mekanisme surat rekomendasi elektronik atau e-STARE.
“Nelayan yang menggunakan kapal-kapal tradisional itu diberikan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekarang mereka mengisi BBM-nya menggunakan surat rekomendasi dalam bentuk e-STARE yang diterbitkan menggunakan aplikasi regulator,” jelasnya.
Terkait potensi penyalahgunaan BBM, Wilson mempersilakan masyarakat dan awak media untuk melapor kepada Pertamina. Ia meminta laporan disertai keterangan jam dan tanggal agar bisa diverifikasi melalui rekaman CCTV di SPBU.
“Akan jauh lebih baik informasi itu ada jam dan tanggalnya sehingga kami bisa meng-cross check di SPBU menggunakan CCTV. Kalau tidak ada jamnya agak mengira-ngira nantinya,” ucapnya.
Mengenai usulan penambahan kuota untuk 2027, Wilson mengungkapkan bahwa pengajuan telah disampaikan ke Pemprov Riau. Kepala Dinas ESDM, Ismon, mengatakan bahwa usulan tersebut mencakup kenaikan kuota Biosolar dari 1.051.207 kiloliter menjadi 1.150.000 kiloliter, atau naik sekitar 9-10%.
Sementara untuk Pertalite, diusulkan penambahan sebesar 99.700 kiloliter. Wilson menyebut angka tersebut setara dengan kenaikan sekitar 11-12% dari kuota sebelumnya.
“Biosolar kita dari 1.051.207 kiloliter menjadi 1.150.000. Jadi memang kurang lebih kita tingkatkan 9 atau 10%. Kalau Pertalite-nya 99.700, naik 11 sampai 12%,” kata Ismon di kesempatan yang sama.
Namun, keputusan final atas usulan kuota tersebut berada di tangan BPH Migas. Evaluasi penyaluran untuk triwulan IV dijadwalkan dibahas pada bulan ini, sehingga realisasi penambahan kuota belum dapat dipastikan.
“Kita sudah menyurati melalui Pak Gubernur dan nanti evaluasi di bulan ini untuk TW4. Setelah itulah baru tahu kita. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikannya,” kata Wilson menambahkan.
