PEKANBARU — Para lulusan sarjana pendidikan pendidikan di Kota Pekanbaru sepertinya semakin kehilangan arah. Setelah mengabdikan diri untuk menimba ilmu dengan harapan bisa mengabdi sebagai tenaga pendidik, tidak semulus yang dibayangkan. Kini bahkan kian suram.
Harapan itu semakin pupus setelah pemerintah memberlakukan kebijakan untuk menghentikan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri. Akibatnya, banyak lulusan pendidikan merasa kehilangan arah dari peluang karir yang selama ini mereka dambakan.
Wilda, lulusan Pendidikan Seni Pertunjukan tahun 2024, mengaku kecewa karena belum sekalipun mendapat kesempatan mengajar.
“Biasanya kami bisa mulai dari guru honorer, tapi sekarang jalur itu tertutup. Padahal saya sangat ingin mengajar seni di sekolah,” ujarnya kepada Bertuahpos, Kamis 26 Juni 2025.
Senada, Agung Prasetyo, alumni Pendidikan Olahraga, menyebut sebagian besar teman seangkatannya kini terpaksa bekerja di luar bidang pendidikan.
“Saya sekarang jadi pelatih di tempat gym. Jauh dari bayangan saya waktu kuliah dulu. Kami bingung mau kemana,” katanya dengan nada sedih.
Wenny Febrianti, lulusan Pendidikan Matematika, juga merasakan hal serupa. Ia menjelaskan bahwa saat ini jalur masuk ke dunia pendidikan formal nyaris tidak tersedia bagi lulusan baru.
“Dulu jadi honorer itu batu loncatan. Sekarang sudah tidak ada. Untuk ikut seleksi PPPK, harus ada pengalaman mengajar. Kami seperti masuk lingkaran tanpa jalan keluar,” jelasnya.
Para lulusan ini menilai bahwa penghapusan guru honorer dilakukan tanpa menyediakan solusi atau jalur transisi yang memadai.
Akibatnya, mereka kesulitan bersaing dalam seleksi ASN maupun PPPK, sementara sekolah negeri tidak diperbolehkan lagi merekrut guru secara nonformal.
“Kami tidak menuntut jadi ASN langsung. Kami cuma ingin punya ruang untuk belajar, mengabdi, walau sementara. Tapi jalurnya ditutup,” tegas Wilda.
Harapan mereka hanya satu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, membuka alternatif agar para sarjana pendidikan tetap bisa mengajar.
Bentuknya bisa berupa program magang, penempatan di sekolah swasta, madrasah, hingga komunitas belajar.
“Sayang sekali jika ribuan lulusan pendidikan setiap tahun malah tidak tahu harus ke mana. Ini bisa jadi bom waktu. Tenaga pendidik menumpuk tapi tak punya ruang untuk berkembang,” ujar Agung.
Pemerintah daerah dan instansi pendidikan diminta segera turun tangan. Keberlangsungan kualitas pendidikan di Indonesia harus dimulai dari keberpihakan terhadap calon-calon pendidik muda.
Fakta ini sungguh menyakitkan, memang. Menurut data yang dipaparkan oleh Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Prof. Ir, Ali Berawi, bahwa jumlah angkatan kerja di tahun 2021 saja sebanyak 139,81 juta orang. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi hingga 6,97 persen.
“Dari jumlah tersebut angkatan kerja berdasarkan pendidikan, ada 13 persen pencari kerja adalah lulusan sarjana, dan 6,97 pengangguran terbuka adalah mereka yang lulusan dari universitas,” ujarnya.***
— Habibie/Melba
Simak berita lainnya tentang UMKM
