Kabar Gembira! RI Masuk Negara Terbaik buat Berbisnis di Dunia.

Jumat, 06 Desember 2013 15:22

BERTUAHPOS.COM,New York : Forbes baru saja merilis negara-negara terbaik untuk berbisnis di dunia. Di jajaran tersebut, Indonesia berhasil menembus peringkat ke-84 sebagai negara terbaik untuk berbisnis.
Seperti dikutip dari Forbes, Jumat (6/12/2013), Indonesia merupakan negara kepualauan yang luas dengan pertumbuhan sebesar 6% per tahun dalam periode 2010-2012. Sementara saat ini, dengan jumlah populasi mencapai 251,2 juta jiwa, produk domestik bruto (PDB) Indonesia telah tumbuh sebesar 6,2%.

Indonesia mencatatkan defisit perdagangan sebesar 2,4% sepanjang tahun dengan PDB per kapita sebesar US$ 3.500. Sayangnya tingkat pengangguran di Tanah Air masih cukup besar sekitar 6,1%.

Advertisement

Dalam pengamatan Forbes, di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), Indonesia berhasil meningkatkan ekonominya dengan menerapkan sejumlah reformasi yang cukup berpengaruh. Sejauh ini, reformasi bea cukai, penggunaan anggaran negara, pengawasan dan pasar modal telah mengalami peningkatan positif.

Meski begitu, saat ini Indonesia masih harus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur yang belum memadai, dan korupsi. Ditambah lagi adanya lingkungan regulasi yang berbelit dan distribusi sumber daya yang tidak merata di berbagai wilayah.

Baca: Pembangunan Fisik Hotel Pesona Pegadaian Rampung 90 Persen

Forbes menilai, tantangan besar yang dihadapi pemerintah selama 2013 adalah penyediaan infrastruktur yang memadai guna menghapuskan hambatan perumbuhan ekonomi negara. Selain itu langkah tersebut dapat mengurangi program subsidi BBM terlebih saat harga minyak tengah melonjak naik.

Sebagai informasi, Forbes menyusun peringkat 145 negara terbaik untuk berbisnis berdasarkan 11 faktor yaitu hak properti, inovasi, pajak, teknologi, korupsi, kebebasan (pribadi perdagangan dan moneter), red tape, perlindungan investor dan kinerja pasar saham. Data yang tersedia dihimpun dari laporan Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Bank Dunia dan Forum Ekonomi Dunia. (Sis/Ndw/liputan6.com)