BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Politisi Gerindra Fadli Zon turut berkomentar teselah Presiden Jokowi menegur bawahannya agar stop urusi penundaan pemilu dan wacana presiden 3 periode.
Fadli Zon menilai, permintaan Jokowi itu rasional dan harus didukung. Menteri harus kerja sesuai tupoksi.
“Permintaan itu menurut saya logis rasional harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu, 7 April 2022.
Menurutnya, teguran Jokowi merupakan sebuah langkah yang bijak. Sebab, jadwal Pemilu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah tanggal 14 Februari 2024.
“Artinya selama ini Pak Jokowi sendiri pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan itu yang saya tau, dari menterinya kan yang meminta penundaan, kecuali dari beliau langsung, tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi itu,” kata Fadli.
Sebaiknya, ujar dia, para menteri fokus untuk menyelesaikan rencana realisasi program-program kedepan. Terlebih, waktunya pemerintahan Jokowi tersisa 2 tahun lagi.
“Jadi menurut saya memang seharusnya demikian, jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi di masa pemerintahan habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada,” ucap anggota Komisi I DPR ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
“Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022.
Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.
“Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat,” bebernya.
Seperti diketahui sejumlah menteri sempat menyinggung penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (bpc2)
