BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta presiden Jokowi menunjukkan bahwa dirinya bukanlah King of Lip Service, sebagaimana kritikan yang dilontarkan oleh BEM UI.
Menurut Usman, presiden Jokowi perlu menunjukkan ucapannya dengan komitmen nyata dalam kebijakan ang melindungi dan menjamin kemerdekaan berekpresi dan berpendapat.
“Termasuk melindungi mereka yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah,” kata Usman, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa 29 Juni 2021.
Usman juga menyoroti sejumlah akun medsos pengurus BEM UI yang sempat diretas setelah kritikan mereka kepada presiden Jokowi. Menurut dia, pelaku peretasan wajib diproses dengan adil, transparan, independen, dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang.
“Dugaan peretasan yang dialami beberapa aktivis mahasiswa dan pengurus BEM UI juga merupakan bagian dari pembungkaman kritik yang dapat melanggar hak atas kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan gelar ‘King of Lip Service’ kepada presiden Jokowi.
Melalui akun twitter @BEMUI_Official, BEM UI menuliskan bahwa apa yang dikatakan Jokowi tidak sesuai dengan kenyataan.
Mereka merujuk ke sejumlah pernyataan Jokowi, seperti saat Jokowi mengatakan kangen di demo, hingga revisi UU ITE.
“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” tulis BEM UI.
Melalui unggahannya, BEM UI juga menyorot sejumlah kasus dimana Jokowi hanya dianggap lip service, seperti memperkuat KPK, dan mempersilahkan masyarakat menggugat UU Omnibud Law ke MK.
Namun di kenyataan, menurut BEM UI, KPK diperlemah, dan Jokowi malah meminta MK menolak semua gugatan soal Omnibus Law.
“Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” lanjut BEM UI.
“Berhenti membual, rakyat sudah mual!” tutupnya. (bpc4)
