BERTUAHPOS.COM – Pekanbaru Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat membahas tindaklanjut Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2023-2043, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Kamis 6 Februari 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo, didampingi Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Suyadi, serta Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Riau, yaitu Evi Juliana. Turut hadir Penelaah Teknis Kebijakan Yudi Asmara, Kasi PR Arif Budiman, dan tenaga ahli Bapemperda.
Dalam rapat tersebut, Sunaryo menekankan pentingnya pembahasan ini mengingat masih terdapat tumpang tindih hak atas tanah dengan kawasan hutan di beberapa daerah, meliputi Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.
“Kita harus memastikan bahwa masalah tumpang tindih ini bisa segera diselesaikan agar tidak menjadi hambatan bagi pembangunan daerah,” ujar Sunaryo.
Evi Juliana menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Rokan Hulu telah menyampaikan keluhan terkait lahan yang mereka kelola selama bertahun-tahun tidak bisa dilakukan replanting karena termasuk ke dalam kawasan hutan.
Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Suyadi menyatakan perlunya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk menemukan solusi yang tepat.
“Kami akan menggelar rapat kerja lanjutan bersama Pemprov Riau guna menyelaraskan kebijakan tata ruang yang ada dengan kepentingan masyarakat serta sektor lainnya,” jelasnya.
Rapat akan dilanjutkan pada agenda berikutnya untuk membahas solusi penyelesaian konflik tata ruang.
“Kami berharap rapat selanjutnya dapat menghasilkan keputusan yang konkret untuk memastikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau,” tutup Sunaryo.
Dengan pembahasan berkelanjutan ini, diharapkan Ranperda RTRW 2023-2043 dapat segera disahkan dan diterapkan secara efektif sebagai wujud komitmen DPRD Provinsi Riau dalam menciptakan kebijakan tata ruang yang lebih tertata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat serta sektor pembangunan di Provinsi Riau. (GALERI)
