Perjalanan Panjang Embarkasi Haji Antara Riau di Balik Ancaman Gagal Akibat Dugaan Korupsi di Kemenag

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Rencana Embarkasi Haji Antara untuk Riau sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Namun aktif kepengurusan dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rachman.

Pada tanhun 2016 lalu, Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, Rahmad Rahim sudah mewacanakan embarkasi. Hal ini sejalan dengan rencana perpanjang runway Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. 

“Runway merupakan salah satu syarat jika Riau ingin punya embarkasi haji sendiri,” ujarnya.

Pada tahun 2017, Pemprov Riau mulai menggesa untuk embarkasi haji bersifat sementara, atau embarkasi haji antara. Ketika itu, karena masih baru akan mulai, Pemprov Riau berharap besar agar memberangkatkan jemaah haji dengan embarkasi sendiri, bisa terwujud di tahun 2018. 

Urusan administrasinya dibebankan kepada Asisten I Setda Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie. Pemprov Riau kemudian menetapkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Jalan Mekar Sari, persisnya di belakang kantor DPRD Provinsi Riau, sebagai asrama haji.

Sambil urusan administrasi jalan, pertemuan-pertemuan serius dengan berbagai pihak terkait dilakukan. Termasuk   bagaimana Pemprov Riau menggantungkan harapan yang besar dari Kanwil Kemenag Riau, supaya aktif untuk memantau perkembangan.

Setelah gedung untuk asrama haji itu dipoles sedemikian rupa, tinggal menunggu tim penilaian dari Kemenag RI untuk melakukan peninjauan kelayakan. Namun kabar kapan Kemenag akan menurunkan orang untuk meninjau tak juga jelas ujung pangkalnya.

Masih di tahun 2018, di suatu kesempatan, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin berkunjung ke Riau untuk menghadiri 2 undangan. Pertama undangan di Kampus UIN Suska Riau, kemudian menghadiri jamuan makan siang di Pondok Pesantren Gontor Putri di Rimbo Panjang Kampar.

Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim ikut mendampingi Lukman Hakim ketika itu. Pada saat memberikan sambutan dalam acara di UIN Suska Riau, Wan Thamrim berkoar-koar menjelaskan soal rencana embarkasi haji antara Riau. 

Dia sangat berharap, ketika itu ada respon dari Menteri Agama. Namun hingga terbang kembali ke Jakarta, Menteri Agama seolah mengabaikan mimpi besar Pemprov Riau itu.

Kepada wartawan yang menyambanginya di depan pintu masuk VIP Lancang Kuning Bandara SSK II, saat ditanyakan media, Lukman enggan berkomentar banyak. Dia juga menyebut tidak ada waktu untuk singgah ke asrama haji antara yang sudah dipersiapkan Pemprov Riau. “Kedatangan saya ke Riau bukan untuk agenda itu,” ujarnya, irit bicara.

Karena proses untuk mendapatkan izin embarkasi masih jauh, seluruh calon jemaah  haji dari Riau terpaksa diberangkatkan melalui jalur Embarkasi Haji Batam. Namun proses agar Riau bisa punya embarkasi haji sendiri masih terus berlanjut.

Pada tanggal 27 Juni 2018, bertepatan dengan hari pencoblosan Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim ketika itu tak kuasa menahan kesedihannya. Dia menilai Menteri Agama, Lukman Hakim mendapat informasi yang salah, sehingga enggan untuk mempercepat proses izin embarkasi haji antara Riau. 

Padahal berdasarkan hasil tinjauan lokasi oleh tim yang diturunkan Kemenag, seluruh fasilitas yang tersedia dianggap sudah sangat layak bagi Riau untuk punya embarkasi haji sendiri. “Saya hanya takut Pak Menteri mengambil keputusan dari informasi yang salah,” ujarnya sambil menitikkan air mata.

“Apa lagi. Kami ini hanya berbuat untuk masyarakat Riau. Saya menyadari, saya lahir di sini, makan dan minum dari tanah di Riau. Masa berbuat untuk masyarakat Riau saja tidak mau,” sambungnya.

Menjelang akhir 2018, Presiden RI, Joko Widodo melakukan kunjungannya ke Riau untuk agenda replanting kebun kelapa sawit rakyat di salah satu daerah di Riau. Wan Thamrin Hasyim memanfaatkan momentum itu untuk mengadukan perosoalan embarkasi haji antara untuk Riau yang belum juga jelas ujung pangkalnya.

Terjadi dialog singkat antara Wan Thamrin dengan Jokowi. “Apa lagi masalah untuk embarkasi haji, Pak Gubernur? ada kendala?”
Tidak, Pak?
“Di Perhubungan ada masalah?”
“Tidak, Pak”
“Di Kemenag ada kendala?”
“Sikit, Pak,” ujar Wan Thamrin kepada Jokowi.

Selang bebera waktu, Wan Thamrin yang ketika itu masih menjabat sebagai Plt Gubernur Riau, menggantikan Andi Rachman, berangkat ke Jakarta untuk menemui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Wan berharap dengan menyampaikan masalah ini, KSP bisa meneruskan informasi soal kendala itu ke Presiden Jokowi.

Gayung bersambut, sejumlah pihak merespon baik. Bahkan titik terang muncul setelah KSP mendudukkan langsung antara Pemprov Riau dengan Menteri Agama, Lukman Hakim. Dirjen Pelaksana Haji dan Umrah (PHU) dari Kemenag RI, kembali diutus untuk meninjau ketersediaan fasilitas di sekitar asrama embarkasi haji dan menyatakan seluruh fasilitas sudah lengkap. Hanya saja perlu penambahan seperti papan nama untuk kamar jemaah, dan memperbaiki sejumlah fasilitas kamar seperti lemari dan kasur. Hasil pertemuan itu menyepakai bahwa Riau sudah layak punya embarkasi haji sendiri.

Bupati/Walikota se-Riau juga sudah membubuhkan tandatangannya dalam pernyataan persetujuan untuk embarkasi haji antara. Ini juga merupakan salah satu syarat agar Riau mendapatkan izin untuk memberangkatkan jemaah haji dengan jalur sendiri.  
Sementara itu, pihak Kemenag menjanjikan izin embarkasi haji antara untuk Riau akan dikeluarkan secara kolektif bersamaan dengan daerah lain yang juga mengajukan izin serupa.

Awal 2019 masalah baru muncul. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwan nasir, diam-diam menyodorkan surat ke Kementerian Agama agar jemaah haji di daerahnya  diberikan dispensasi tidak berangkat dengan jalur embarikasi haji antara Riau, tapi tetap menggunakan embarkasi haji di Batam. Alasan Irwan, karena pertimbangan biaya jika jemaah haji asal meranti harus menempuh perjalanan ke Pekanbaru. 

“Selain itu, mereka (jemaah haji) di sana sudah terbiasa lewat laut dan tidak terbiasa lewat jalur darat. Kondisi fisik dan kesehatan mereka yang kami pertimbangkan. Kalau sudah mabuk, butuh waktu beberapa hari lagi baru pulih. Apalagi mereka akan menempuh jalur udara ke Tanah Suci. Makanya kami minta dispensasi,” jelasnya.

Wan Thamrin ketika itu sempat berang. Pasalnya, surat yang dikirim Pemkab Meranti mendapat respon dari pihak Kementerian Agama. Pemprov Riau ketika itu berkomunikasi dengan Dirjen PHU. Pihak Kemenag RI meragukan surat pernyataan persetujuan permohonan embarkasi haji antara yang sebelumnya sudah ditanda tangani oleh seluruh bupati dan walikota di Riau itu.

Bahkan, pihak Kemenag sendiri sampai mempertanyakan kembali perihal keaslian tanda tangan para bupati dan walikota dalam surat tersebut. Kata Ahmadsya, jika ada 1 saja bupati atau walikota yang menyatakan tidak setuju maka embarkasi haji antara Riau batal. 

“Jangan hanya karena nila setitik, rusak susu sampai sebelanga. Ini (embarkasi haji antara) bukan hanya mempertimbangkan kondisi masyarakat Meranti saja. Tapi untuk seluruh jemaah haji asal Riau,” ujar Wan Thamrin melontarkan sindirannya.

Belakangan, kata Ahmad Syah, pihak Kemenag Riau tetap merujuk pada surat pernyataan persetujuan awal yang ditandatangi oleh seluruh bupati dan walikota se-Riau. Sehingga proses untuk dikeluarkan izin embarkasi haji antara Riau tetap dilanjutkan, hingga habis masa jabatan Wan Thamrin sebagai Gubernur 

Namun pada Maret 2019, SK penetapan embarkasi haji antara itu belum juga ada kabarnya. Ahmad Syah yang beberapa kali tanya wartawan tidak bisa berkomentar banyak selain berucap, “Kita tunggu saja, karena masih berposes.” Memang ketika itu tidak ada kabar pasti kapan pihak Kemenag RI akan mengeluarkan SK tersebut, hingga masa jabatan Wan Thamrin  sebagai Gubernur Riau habis pada Februari 2019 lalu.

Rasa was-was dan cemas kembali mendera Pemprov Riau tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Menteri Agama, Lukma Hakim, menjelang Pemilu 2019 lalu. KPK menemukan sejumlah uang di sana yang diduga ada kaitannya dengan kasus suap yang menjeraat Ketum PPP, Romahurmuzy. Dugaan suap itu terkait jual beli jabatan di tubuh Kemenag sehingga pemeriksaan KPK juga sampai ke ruang kerjanya Lukman Hakim. Dan kabarnya, SK embarkasi haji antara Riau tertahan di ruangan yang disegel KPK itu.

Di balik rasa cemas itu, Pemprov Riau sendiri tak berani melontarkan dugaan-dugaan. Pasrah dan menunggu. Hanya sebatas itu yang bisa dilakukan. Namun, kata Ahmad Syah, pihaknya bersama dengan Kanwil Kemenag Riau sudah menyiapkan ancang-ancang. Jika memang SK penetapan embarkasi haji antara Riau tidak keluar, maka jemaah haji asal Riau kembali harus berangkat ke Tanah Suci dengan jalur embarkasi haji di Batam.

Penantian panjang itu kini sudah berakhir. Tetesan air mata Wan Thamrin membuahkan hasil, meskipun posisinya sebagai Gubernur Riau sekarang telah digantikan oleh Syamsuar.  Pemprov Riau hari ini, Rabu, 24 Maret 2019, terima SK penetapan embarkasi haji antara. 

Secara resmi penyerahan SK akan dilangsungkan di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. “Iya penyerahan (SK) akan di laksanakan sekitar jam 10.00 WIB hari ini,” kata Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama, Setda Provinsi Riau, Rabu, 24 April 2019 di Pekanbaru.

Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pertemuan ini juga akan dilaksanakan rapat koordinasi secara teknis (Rakornis) untuk mempersiapkan segala sesuatu mengenai keberangkatan Calon Jemaah  Haji (CJH). Terutama hal-hal teknis yang berkaitan dengan transportasi dan pelelangan.

Ahmad Syah menyatakan untuk kesiapan fasilitas asrama embarkasi haji juga perlu dilakukan checking terakhir untuk fasilitas sarana dan prasarananya. Sebagaimana diketahui, bahwa masih ada beberapa fasilitas lainnya di kamar jemaah yang belum begitu memadai, seperti ada bagian dari lemari dan kasur yang rusak. 

Dengan demikian, tahun ini merupakan tahun pertama bagi jemaah haji asal Riau yang berangkat ke tanah suci Mekkah dengan menggunakan embarkasi sendiri. Sebelumnya jemaah haji berangkat untuk menunaikan ibadah haji ini dengan embarkasi haji Batam.

“Alhamdulillah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah memberikan kepercayaan kepada Riau untuk memberangkatkan jemaah haji dengan embarkasi haji antara kita sendiri,” ujar Syamsuar usai penyerahan SK penetapan embarkasi haji antara tersebut. (bpc3)