BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Saat melakukan demo di Kantor DPRD Riau, Rabu 5 Desember 2018 kemarin, salah satu tuntutan mahasiswa Inhil adalah pemerintah harus melahirkan Perda yang mengatur standarisasi harga kelapa.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Riau asal Indragiri Hilir (Inhil), Musyaffak Asikin mengatakan tuntutan tersebut bisa saja disampaikan. Dia mengatakan secara pribadi mendukung lahirnya Perda tersebut.
“Masalah Perda itu nanti kita tinjau. Tuntutan mahasiswa soal Perda itu bisa saja. Kalau saya pasti berpihak, karena Inhil adalah daerah pemilihan saya. Saya mendorong itu (harga kelapa) diatur dalam Perda. Tapi kita lihat, item dan isi perda itu disesuaikan,” ujar dia kepada bertuahpos.com, Kamis 6 Desember 2018.
Dikatakan Musyaffak, ada banyak permasalan kelapa di Inhil. Mulai dari produksi yang menurun akibat rusaknya kebun, sampai harga yang murah.
“Tapi, pasti pemerintah berpihak kepada masyarakat. Tidak stabilnya harga kelapa jelas mengganggu ekonomi,” tambah dia.
Sebelumnya, massa yang menamakan diri Forum Gerakan Pemuda Mahasiswa Indragiri Hilir Pekanbaru (FGMIP) ini mendesak agar pemerintah membuat kebijakan untuk menaikan harga kelapa. Massa juga mendesak agar pemerintah membuat standarisasi harga kelapa Rp3000 per kilogram.
“Maka, kami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membuat suatu peraturan daerah (Perda) untuk harga kelapa. Contohlah Jambi, yang punya perda standarisasi harga kelapa,” kata Koordinator Lapangan massa aksi mahasiswa Inhil, Asrul Asyari kepada bertuahpos.com, Rabu 5 Desember 2018.
Massa menuntut harga kelapa distandarisasi menjadi Rp3000 per kilogram. Sementara saat ini, harga di tingkat petani hanyalah Rp500 per butir.
“Aneh jika harga kelapa di Inhil, yang terkenal sebagai negeri hamparan kelapa, namun harga kelapanya murah. Maka, pemerintah harus membuat kebijakan agar harga kelapa bisa naik,” ujar Asrul.
Asrul juga mengatakan pihaknya meminta pemerintah membuka keran ekspor kelapa bagi petani. Saat ini, ada suatu perda di Inhil yang melarang ekspor.
“Kami juga meminta pemerintah agar membuka ekspor kelapa,” pungkas dia. (bpc2)
© 2013-2022