BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemprov Riau kini tengah mengeluhkan kondisi keuangan daerah karena defisit. Diantara penyebabnya karena tunda salur dana tranfer dari pusat. Ini semacam pukulan di tengah gelap. Tidak terduga.
Tim Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi mengatakan, kondisi yang dialami Pemprov Riau di tahun 2018 harusnya sudah cukup sebagai pelajaran bahwa pola penganggaran tepat akan memberikan hasil maksimal terhadap pembangunan daerah.Â
“Jadi saya harap dalam perencanaan APBD Riau 2019, jangan ada lagi bangunan seperti Kejati dan Polda Riau yang menghabiskan dana miliaran, padahal itu bukan prioritas dan kewenangan daerah,” katanya saat diwawancarai bertuahpos.com, Kamis, 4 Oktober 2018 di Pekanbaru.Â
Triono Hadi merunut, sebenarnya fenomena ini pada 2017 sudah terjadi, sehingga kecerobohan Pemprov dalam menetapkan SiLPA itu berakibat ke belanja. Misalnya tahun 2017 rencana silpa hampir Rp1,08 triliun, ternyata di tengah jalan realisasinya semangat. Sehingga SiLPA jadi setengah dari perencanaan.Â
“Sebenarnya bukan kesulitan anggaran, cuma kalau dulu numpuk. Sehingga perpengaruh terhadap anggaran sediri, sekarangkan murni. Ya, seperti kais pagi makan pagi, kais petang untuk makan petang,” tambahnya.Â
Berkaitan dengan APBD 2019 memang harus dimaksimalkan. Ada prioritas di tahun depan dengan mengedepankan RPJP. Oleh seba itu perencanaan terhadap RPJP sangat penting selain RPJMD. Pemprov Riau memang harus berfikir apa yang harus diefisiensikan.Â
“Kami belum dapat dokumen RAPBD 2019, memang. Tapi lazimnya tiap tahun Pemprov selalu menganggarkan kegiatan yang bukan menjadi prioritas daerah dan kewenangan daerah. Ini catatan buruk dalam pendistribusian anggaran,” kata dia.Â
“Seperti pembangunan kantor Polda dan Kejati Riau lah. Mereka harus mencermati program yang mendukung RPJP. Jangan berpatokan pada sesuatu yang direncanakan dalam setahun saja, padahal mereka (Pemprov Riau) punya misi jangka panjang,” ujar Triono Hadi. (bpc3)Â
