BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU– Ketergantungan Provinsi Riau akan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan gas terbilang tinggi. Bahkan untuk DBH 2013 serta sejumlah sisa yang belum dibayarkan tahun sebelumnya, pemerintah pusat telah membayar sebesar Rp3,2 triliun.
Namun menurut Pengamat Energi dan Lingkungan Hidup, Kunaifi, ST,PgDipEnSt., M.Sc, Riau sudah selayaknya melupakan ketergantungan akan migas. “Riau sudah saatnya tidak lagi mengandalkan DBH Migas sebagai penopang APBD. Karena sumber daya tersebut akan terus berkurang dan habis,” ujarnya saat berbincang dengan bertuahpos.com.
Dosen Fak. Sains dan Teknologi UIN Suska Riau ini menyebutkan sumur minyak yang tersebar dibeberapa kabupaten di Riau tak lagi bertahan lama. “Kalau dari cadangan minyak yang ada cuma cukup hingga 10 tahun atau 20 tahun,” sebutnya.
Untuk itu Kunaifi menyarankan agar pemerintah segera beralih ke sumber energi yang terbarukan. “Di Riau potensi sumber energi terbarukan sangat besar. Sebagai contoh limbah sawit, bisa kita jadikan solar. Selain itu uapnya juga bisa dijadikan sumber energi listrik,” paparnya.
Namun dirinya membenarkan jika investasi untuk energi terbarukan tidaklah sedikit. “Memang betul butuh biaya besar, hingga triliunan rupiah. Namun kita mikirnya untuk jangka panjang,” sebutnya.
Hal itu bukan tanpa alasan, bagi Kunaifi jika pemerintah Riau masih belum memaksimalkan energi non migas, bisa jadi Negeri Lancang Kuning ini akan kehilangan 50 persen APBD. “Jadi seperti saat kita kehilangan separuh uang yang kita punya. Apa yang terjadi? tentu bakal kelimpungan. Sebab pemerintah tidak siap, sehingga merugikan Riau sendiri,” tutupnya. (Riki)