BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Hingga saat ini belum ada angka pasti berapa jumlah anak yang tidak mendapatkan pendidikan layak di Riau, yang sudah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol menyebutkan, data itu ada di Dinas Sosial Provinsi Riau, Namun Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah mengaku juga bingung dengan sistem penyaliran KIP ke Riau. “Angkanya itu tidak pasti,” kata Kamsol saat di wawancarai di Kantor Gubernur Riau, Senin (29/08/2016).
Dia menambahkan, sistem pendistribusiannya langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat langsung ke alamat calon penerima KIP. Bagi anak calon penerima yang tidak ditemukan alamatnya KIP disimpan di kelurahan masing-masing.
“Kami minta pemerintah pusat agar bisa memberikan angka pastinya. Disitu baru bisa kita lihat berapa jumlahnya yang akan disalurkan dan berapa jumlah yang sudah diterima. Data itu dikirim langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Riau,” tambahnya.
Saat ini, diseluruh Riau ada sebanyak 258 ribu anak usia pendidikan mengalami putus sekolah dan tidak mendapat pendidikan yang layak. Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah seluruh anak-anak tersebut sudah medapatkan bantuan KIP tersebut atau tidak.
Menanggapi masalah ini, Staf Ahli Hubungan Pusat dan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI James Mondouw mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data kembali untuk kepentingan pendistribusian KIP agar tepat sasaran.
“KIP ini sesuai konsepnya menyasar anak-anak yang putus sekolah. Sebagian masyarakat kurang mampu bagaimana bisa diupayakan untuk dapat bantuan pendidikan melalui sistem ini. Masalahnya sekarang data yang terdapat di desa tidak singkron dengan data yang ada di sekolah. Inilah yang akan kita luruskan dulu,” sambungnya.
Hadirnya KIP dengan gol agar masalah pendidikan juga bisa menyasar anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak, dengan kata lain, kartu ini juga bisa digunakan diluar pendidikan non formal. Yakni dengan kucuran dana yang cukup untuk membantu mereka yang tidak mendapat pendidikan layak.
“Kalau anak-anak ini tidak dapat, ini yang aneh, karena KIP itu hak mereka. Akan sangat terbantu dengan adanya KIP ini. Inilah bukti bahwa kita masih perlu singkronisasi data yang baik. Kan kalau masalah dana ada pemerintah. Karena masalah pendidikan sangat berdampak pada tingkat tenaga kerja,” tambahnya.
Penulis: Melba
© 2013-2022