BERTUAHPOS.COM — Implementasi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis minyak jelantah dipercepat dari rencana awal 2027 menjadi 2026. Percepatan itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 yang mendorong produksi SAF minyak jelantah berjalan lebih cepat.
Ekonom Senior Universitas Riau Dahlan Tampubolon, Ph.D, menilai nilai ekonomi transformasi tersebut terlihat nyata ketika harga bahan baku dibandingkan dengan produk akhirnya.
Peta Jalan Pengembangan Industri SAF Indonesia yang diterbitkan Kementerian Perhubungan memakai ilustrasi harga minyak jelantah sekitar US$989 per ton, sementara harga SAF mencapai sekitar US$2.500 per ton. Selisih indikatif keduanya mencapai US$1.511 per ton.
“Saya tekankan kata ‘indikatif’ karena angka ini bukan laba bersih: rendemen konversi, kebutuhan hidrogen dan energi dalam proses, biaya pemurnian, logistik, sertifikasi, dan nilai produk sampingan semuanya akan menentukan keekonomian sesungguhnya,” kata Dahlan, Jumat, 30 Oktober 2026, di Pekanbaru.
Meski begitu, Dahlan menegaskan pesan besarnya tidak bisa diabaikan. Indonesia tidak semestinya hanya menjadi pemasok minyak jelantah mentah bagi industri energi negara lain, lalu membeli kembali produk jadinya dengan harga berlipat.
Dari sisi kapasitas, Pertamina menargetkan penyerapan minyak jelantah hingga 38.566 kiloliter per tahun dari tiga kilen. Potensi produksi SAF dari fasilitas tersebut mencapai 1.236.146 kiloliter per tahun.
Indonesia juga tercatat telah menghasilkan SAF dengan campuran 2,5–3 persen. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan Singapura yang baru mewajibkan campuran 1 persen mulai 2026.
Menurut Dahlan, capaian tersebut menjadi keunggulan yang nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas. Posisi itu menempatkan Indonesia pada tahap awal yang lebih maju dibandingkan sejumlah negara tetangga.
Percepatan implementasi SAF minyak jelantah menuntut kesiapan rantai pasok dari pengumpulan bahan baku hingga sertifikasi produk. “Tanpa kesiapan itu, selisih harga yang menarik secara indikatif berpotensi sulit diterjemahkan menjadi keekonomian yang menguntungkan,” ujarnya.*
