BERTUAHPOS.COM — Evaluasi komunikasi pemerintah menjadi sorotan dalam webinar Universitas Paramadina bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan”.
Sejumlah pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, dan perwakilan masyarakat sipil menilai transparansi, konsistensi pesan, serta kemampuan pemerintah mendengarkan kritik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyampaikan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah berangsur-angsur menurun.
Ia juga menyoroti kondisi yang disebutnya sebagai anomali, yakni ketika ketidakpuasan terhadap presiden yang sedang menjabat lebih besar daripada kepuasan.
Arya mengaitkan kondisi tersebut dengan persoalan kepercayaan publik dan komunikasi pemerintah.
Menurut dia, pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI (Bakom RI) sebanyak tiga kali dalam dua tahun, disertai perubahan nomenklatur, menjadi catatan mengenai perencanaan komunikasi pemerintah.
“Bagaimana trust levelnya meningkat, communication lan-nya justru belum selesai. PR-nya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif. Persoalan besarnya adalah dalam 2 tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur, ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication Pemerintah”, ucap Arya.
Dari sisi pemerintah, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Bakom RI, Fahd Pahdepie, menjelaskan bahwa komunikasi publik memiliki dua arah.
Pemerintah perlu memastikan pesan mengenai program dan kebijakan Presiden sampai kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah, sekaligus menghimpun masukan dari warga untuk disampaikan kembali kepada pemerintah.
“Yang pertama, Pikiran Presiden dan program terbaik Pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Disaat yang bersamaan Bakom juga harus bisa mendengarkan dan juga menghimpun atau mendapatkan input dari masyarakat pesannya, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau Pemerintah’, tegas Fahd.
Fahd menekankan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Presiden terkait fungsi Bakom RI, yaitu menyampaikan dan menyosialisasikan program atau informasi agar selaras dengan ekspektasi publik.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyebaran pesan, tetapi juga kemampuan menyerap tanggapan masyarakat.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi, menilai Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap komunikasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa banyaknya lembaga pemerintah yang memiliki fungsi komunikasi perlu ditopang fondasi dan struktur yang kuat.
“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fundamentalnya fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Inilah yang saat ini dialami oleh instrument komunikasi Pemerintah. Untuk memperkuat komunikasi diantaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi”, kata Prabu.
Pandangan mengenai keterlibatan publik juga disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri. Ia menekankan bahwa komunikasi kebijakan perlu bersifat inklusif, memperhatikan keadilan sosial, serta melibatkan kelompok rentan dan masyarakat sipil.
Menurut Tunggal, kritik dan masukan dari warga semestinya diperlakukan sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sebagai ancaman.
Pemerintah, kata dia, perlu menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil dan bersedia mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan dibalik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekedar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan” lugas Pawestri.
Pengamat Komunikasi Publik dan Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menambahkan bahwa efektivitas komunikasi tidak cukup diukur dari kemampuan menyampaikan pesan atau memengaruhi audiens.
Ia menyoroti hubungan antara persuasi, kebenaran, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, namun persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggungjawab sosial atau tidak. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran. Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggungjawab sosial” ungkap Gismar.
