BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar diduga menyalahgunakan anggaran publikasi kerja sama media massa. Dana tersebut disalurkan tanpa dasar hukum dan trasparansi yang jelas.
Dokumen resmi yang diperoleh melalui Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok dalam alokasi dana kerja sama media di Pemerintah Kabupaten Kampar. Temuan ini memantik pertanyaan tentang mekanisme penilaian dan transparansi dalam alokasi anggaran tersebut.
Berdasarkan dokumen itu, pada Tahun Anggaran 2024, sejumlah media menerima dana hingga Rp425 juta. Dana itu timpang jauh media lain hanya memperoleh Rp2 juta untuk jenis kerja sama yang sama tanpa dasar hukum yang jelas.
Data tersebut juga tercatat dalam dokumen resmi untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Perbedaan penyalauran dana keja sama media dengan selisih signifikan, juga terlihat secara konsisten di tiga tahun anggaran tersebut.
Adapun nilai tertinggi lainnya mencapai Rp378 juta, Rp345 juta, Rp331 juta, dan Rp230 juta. Di sisi lain, banyak media hanya mendapat alokasi di bawah Rp10 juta.
Sementara itu, dari data tersebut tidak tercantum secara jelas dasar kebijakan apa yang digunakan oleh Pemkab Kampar dalam pembagian anggaran tersebut.
Bertuahpos, secara resmi sudah melayangkan konfirmasi tertulis kepada Pemkab Kampar melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten itu. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respon apapun.
