BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Provinsi Riau memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu akan berjalan tepat sasaran pada Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini diambil dengan memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen utama verifikasi.
Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, Yan Dharmadi, menegaskan bahwa penggunaan DTSEN merupakan langkah strategis. “Pemerintah ingin memastikan bansos pendidikan ini benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan. Karena itu, seluruh proses verifikasi dilakukan dengan mengacu pada DTSEN, khususnya masyarakat kategori desil 1 sampai desil 4,” ujarnya.
Rapat persiapan pencairan bansos pendidikan tersebut digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau pada Kamis, 25 Juni 2026. Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pihak terkait.
Mereka menyelaraskan tahapan verifikasi data calon penerima bantuan agar penyaluran berjalan transparan. Seluruh proses dijamin akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yan menambahkan bahwa penerapan basis data nasional ini akan meningkatkan akurasi penerima manfaat. Langkah tersebut juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bansos pendidikan.
Sementara itu, Koordinator Tim Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat, Rudi Hartono, mengungkapkan proses sinkronisasi data masih berlangsung. “Saat ini kami terus melakukan sinkronisasi data dan koordinasi dengan perguruan tinggi guna memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi,” katanya.
Rudi menegaskan bahwa koordinasi yang intensif bertujuan menjaga ketertiban penyaluran bansos pendidikan. Pencairan bantuan ditargetkan dapat berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Perguruan tinggi disebut memiliki peran strategis dalam proses validasi data mahasiswa. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi agar data yang digunakan benar-benar akurat dan mutakhir.
Sinergi antara Biro Kesejahteraan Rakyat dan kampus menjadi kunci sukses penyaluran bansos pendidikan. Validasi berlapis ini memastikan hanya mahasiswa yang benar-benar membutuhkan yang tersaring.
Dengan penguatan verifikasi berbasis DTSEN, Pemprov Riau optimistis program ini berjalan lebih efektif. Bantuan diyakini akan jatuh ke tangan mahasiswa yang berhak tanpa penyimpangan.
Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas bansos pendidikan menjadi prioritas utama. Tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern dan terukur.
