BERTUAHPOS – Presiden Prabowo Subianto angkat suara soal isu komitmen Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Prabowo membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia berjanji menyumbang dana sebesar USD1 miliar atau setara Rp17 triliun untuk lembaga tersebut.
Dalam keterangannya, Presiden menekankan bahwa sejak awal Indonesia tidak pernah memberikan komitmen finansial apa pun kepada Amerika Serikat terkait keanggotaan dalam BoP.
Ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan para pendonor awal menjadi bukti kuat bahwa pemerintah tidak terikat dalam skema iuran tersebut.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar Dolar,” ujar Prabowo dalam wawancaranya, dikutip Minggu, 22 Maret 2026.
Mengenai posisi Indonesia saat pertemuan para pendonor utama (founding donors) berlangsung di Washington pada medio Februari lalu, dia memastikan bahwa dirinya tidak mengeluarkan pernyataan komitmen uang saat ditanya mengenai partisipasi Indonesia.
“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.
Alih-alih menyetor dana segar dalam jumlah besar, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian di Gaza adalah melalui pengerahan personel. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung ke lapangan guna menjaga keamanan warga sipil di Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.
Meski saat ini menolak komitmen iuran anggota, Prabowo memberikan sinyal bahwa Indonesia tetap membuka pintu untuk membantu pembangunan kembali wilayah Gaza jika situasi sudah kondusif.
Pemerintah akan memantau perkembangan proses gencatan senjata sebelum memutuskan langkah kontribusi selanjutnya yang bersifat kemanusiaan.
“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, mantan Menteri Pertahanan ini kembali mengunci posisi diplomasi Indonesia dengan menyatakan bahwa status keanggotaan Indonesia di BoP tidak dibarengi dengan kewajiban membayar iuran tertentu.
“Tidak ada komitmen sama sekali,” ucapnya.***
