BERTUAHPOS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program sosial terbesar pemerintah menunjukkan dominasi penerima program masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah luar Jawa menerima porsi jauh lebih kecil.
Pemerintah mencatat hingga 9 Maret 2026 anggaran sebesar Rp44 triliun telah dibelanjakan untuk pelaksanaan MBG dari total alokasi Rp335 triliun sepanjang tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan program tersebut telah menjangkau 61,62 juta penerima melalui 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Sampai dengan 9 Maret 2026, telah diterima oleh 61,62 juta penerima yang diselenggarakan oleh 25 SPPG,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2026 di Kantor Kementerian Keuangan pada 11 Maret 2026.
Dari total penerima tersebut, sebanyak 49,9 juta merupakan siswa sekolah, sementara sekitar 10,5 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
Namun jika dilihat secara spasial, distribusi penerima menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbesar mencapai 35,47 juta orang, jauh melampaui wilayah lain seperti Sumatra yang mencatat 12,63 juta penerima, Sulawesi 4,49 juta orang, Bali–Nusa Tenggara 3,52 juta orang, Maluku–Papua 2,88 juta orang, serta Kalimantan 2,63 juta orang.
Ketimpangan angka tersebut menggarisbawahi bahwa pemerataan implementasi program MBG, terutama di daerah luar Jawa yang secara geografis memiliki tantangan distribusi lebih kompleks.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa program MBG dirancang menjangkau seluruh wilayah secara bertahap. “Sebaran penerimanya itu ada di seluruh Indonesia. Baik di Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan ada jutaan penerimanya,” kata Suahasil.
Secara fiskal, realisasi anggaran MBG juga menunjukkan lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hingga Februari 2026, penyaluran program telah mencapai Rp39 triliun, meningkat tajam sebesar 269,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya sekitar Rp300 miliar.
Suahasil menjelaskan peningkatan tersebut terjadi karena pada tahun lalu implementasi program masih dalam tahap awal. “Tahun lalu belum terlalu besar MBG-nya, baru Rp0,3 triliun, sedangkan tahun ini sudah Rp39 triliun selama Januari dan Februari,” tuturnya.
Dia mengklaim, dominasi penerima BMG di Pulau Jawa tidak terlepas dari faktor kepadatan penduduk dan kesiapan infrastruktur layanan program, namun kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan manfaat MBG dapat dirasakan secara lebih merata di luar Jawa.***
