BERTUAHPOS – Pemerintah mencatat kondisi fiskal yang tidak biasa pada pembukaan tahun anggaran 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, APBN mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Januari 2026.
Kondisi ini tergolong langka karena biasanya pemerintah mencatatkan surplus pada bulan pertama tahun berjalan.
Lonjakan belanja negara yang mencapai 25,7% secara tahunan (year-on-year) menjadi pemicu utama defisit tersebut, dengan total realisasi pengeluaran menembus Rp227,3 triliun.
Purbaya menjelaskan percepatan belanja ini diklaim sebagai langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah sengaja melakukan strategi front-loading atau penyerapan anggaran di awal tahun guna memberikan stimulus instan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya dilansir dari investor.id.
Data menunjukkan pertumbuhan pendapatan negara hanya naik 9,5% ke angka Rp172,7 triliun, tidak mampu mengimbangi laju belanja yang sangat agresif.
Adapun realisasi belanja Januari ini tercatat sebagai yang tertinggi setidaknya sejak tahun 2019, mencerminkan pergeseran kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.
Setidaknya, ada tiga faktor utama yang mendorong pembengkakan pengeluaran di awal tahun ini. Pertama, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, di mana anggaran untuk program ini dan bantuan sosial melonjak lebih dari dua kali lipat.
Kedua masifnya alokasi untuk infrastruktur dan ketahanan pangan. Belanja modal pemerintah tercatat melonjak hampir tujuh kali lipat yang difokuskan pada proyek irigasi, konektivitas wilayah, dan penguatan lumbung pangan nasional guna mencapai kemandirian pangan.
Ketiga, Kementerian Keuangan mengejar target belanja sebesar Rp809 triliun pada kuartal I-2026. Langkah berani ini diambil demi mengejar target pertumbuhan ekonomi ambisius di kisaran 5,5% hingga 6% pada tahun ini, di tengah ketidakpastian kondisi global.
Meski muncul kekhawatiran terkait defisit, pasar keuangan domestik merespons dengan cukup stabil. Nilai tukar Rupiah dan indeks saham tetap menguat, didorong oleh sentimen negatif pasar terhadap dolar AS akibat kebijakan tarif baru yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump.
Namun, tantangan besar tetap mengintai stabilitas fiskal Indonesia dalam jangka panjang. Lembaga pemeringkat Moody’s Ratings sebelumnya telah menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif, sebuah sinyal waspada bagi para investor global mengenai disiplin anggaran negara.
Menanggapi risiko tersebut, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menyatakan, pemerintah terus berkomitmen menjaga defisit di bawah batas legal 3% PDB.
“Saat ini, tim dari Fitch Ratings juga tengah melakukan penilaian langsung terhadap kebijakan fiskal Indonesia untuk memastikan kredibilitas ekonomi tetap terjaga,” jelasnya.***
