BERTUAHPOS — Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan luas tanam padi secara signifikan sepanjang 2025 sebagai langkah strategis menekan inflasi pangan sekaligus menjaga stabilitas harga beras. Hingga November 2025, luas tanam padi tercatat mencapai 89.306 hektare atau bertambah 18.369 hektare dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut setara dengan pertumbuhan 25,90% dan dinilai menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah. Pada Januari–November 2024, luas tanam padi di Riau masih berada di angka 70.936 hektare.
“Pemerintah daerah menilai peningkatan produksi padi sangat penting mengingat beras merupakan komoditas utama penyumbang inflasi. Dengan meningkatnya luas tanam, diharapkan pasokan beras lokal bertambah sehingga tekanan harga dapat ditekan,” kata Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam paparannya beberapa waktu lalu.
Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kontributor terbesar dengan luas tanam mencapai 28.695 hektare atau naik 5.427 hektare. Rokan Hilir menyusul dengan peningkatan 4.036 hektare menjadi 15.456 hektare.
Lonjakan juga terjadi di Kabupaten Kampar yang bertambah 2.857 hektare atau meningkat lebih dari 55% dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Siak turut mencatat kenaikan signifikan sebesar 2.486 hektare menjadi 10.390 hektare.
Selain itu, Pelalawan, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu juga mengalami peningkatan luas tanam dengan skala bervariasi. Kondisi ini menunjukkan upaya optimalisasi lahan pertanian berlangsung di banyak wilayah.
Meski demikian, beberapa daerah mengalami penurunan luas tanam, antara lain Kota Pekanbaru, Bengkalis, dan Kota Dumai. Penurunan tersebut umumnya dipengaruhi keterbatasan lahan pertanian serta alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian.
Peningkatan luas tanam padi dinilai menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari provinsi lain. Selama ini, sebagian kebutuhan beras masih dipenuhi dari luar daerah, sehingga harga lokal sangat dipengaruhi kondisi produksi nasional.
Dengan bertambahnya produksi lokal, pemerintah berharap distribusi beras menjadi lebih stabil dan risiko lonjakan harga dapat diminimalkan, terutama saat musim paceklik atau gangguan pasokan.
“Upaya ini juga sejalan dengan strategi pengendalian inflasi daerah yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama. Stabilitas harga beras dinilai berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi rumah tangga,” ujarnya.
Jika tren peningkatan luas tanam berlanjut dan didukung infrastruktur irigasi serta distribusi yang baik, Riau berpeluang memperkuat kemandirian pangan sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali di masa mendatang.***
