WALHI menegaskan perlawanan terhadap ekonomi ekstraktif dalam PNLH XIV di Sumba. Boy Jerry Even Sembiring terpilih sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI 2025–2029 untuk memimpin gerakan rakyat melawan krisis ekologis.
BERTUAHPOS — Indonesia menghadapi krisis ekologis kian parah akibat pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif.
Proyek food estate yang diklaim sebagai solusi ketahanan pangan justru menimbulkan deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, serta merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan.
Sementara itu, hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah memicu pencemaran, merusak pulau kecil, dan menghancurkan ekosistem pesisir di Maluku Utara dan Papua Barat.
Kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba juga melemahkan instrumen pengendalian pencemaran. Lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, serta perampasan wilayah kelola rakyat.
Dampaknya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga dikriminalisasi saat mempertahankan ruang hidup.
Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV WALHI yang berlangsung di Pulau Sumba pada 18–24 September 2025 menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi ekstraktif dan oligarki politik.
Forum tersebut memilih Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029 bersama tujuh Dewan Nasional.
“Sejak awal kami menyadari tantangan ke depan semakin besar. Karena itu, pemilihan ini bukan sekadar kontestasi, melainkan upaya memperkuat persaudaraan, keteladanan, dan kolektivitas,” ujar Torry Kuswardono, Dewan Nasional WALHI. Ia menyebut seluruh 487 anggota WALHI yang hadir memilih secara aklamasi.
Arie Rompas, Dewan Nasional WALHI lainnya, menegaskan keadilan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan. “Keadilan ekologis harus berdasar pada kedaulatan rakyat dan demokrasi substansial. Solidaritas dan soliditas menjadi kunci perjuangan kita,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menyatakan WALHI akan menjadi rumah gerakan rakyat lintas isu, bersama Masyarakat Adat, petani, nelayan, dan orang muda.
“Kami akan mendesak negara berhenti dari kebijakan militeristik dan destruktif. WALHI akan hadir dalam setiap gerakan rakyat dan menuntut pengesahan UU Masyarakat Adat serta UU Keadilan Iklim,” katanya.
WALHI menegaskan komitmen untuk terus berada di garda terdepan penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat.
Organisasi ini akan mengusung narasi anti-kapitalistik, memperluas pendidikan dan pengorganisasian rakyat, serta menggelar kampanye masif di tingkat lokal, nasional, dan internasional.***
