• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Kamis, November 19, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Indikasi Intervensi Politik di Kasus Tom Lembong, Ekonomi Bakal Jadi “Alat Hisap Elite Kekuasaan”

Hukum adalah faktor kepastian atau ketidakpastian dalam ekonomi. Investor butuh jaminan itu, “bukan ketidakjelasan dan intervensi politik.”

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
3 Agustus 2025
Indikasi Intervensi Politik di Kasus Tom Lembong, Ekonomi Bakal Jadi “Alat Hisap Elite Kekuasaan”

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS — Sistem hukum di Indonesia masih sangat lemah dan akan terus melemahkan perekonomian nasional, kata ekonom dari Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.

Didik menyuarakan keprihatinan atas dampak buruk sistem hukum yang tidak adil, dan mudah diintervensi terhadap perekonomian nasional, menyusul kasus hukum menjerat mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Saya sebagai ekonom ingin memberi kontribusi terhadap praktik kriminalisasi hukum dan kasus Tom Lembong. Bagaimana hukum yang buruk berdampak pada ekonomi Indonesia?” ujar Rektor Universitas Paramadina itu.

Menurutnya, kepastian hukum adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Negara yang hukumnya dan penegakan hukumnya yang tidak konsisten, cenderung dihindari oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hukum adalah faktor kepastian atau ketidakpastian dalam ekonomi. Investor butuh jaminan itu, “bukan ketidakjelasan dan intervensi politik.”

Prof. Didik menyoroti bagaimana hukum di Indonesia dipolitisasi dan tidak profesional, menambah beban dunia usaha melalui peningkatan biaya transaksi. Dia menyebut sistem hukum yang buruk sebagai “biang kerok yang menghambat efisiensi dan daya saing ekonomi nasional.”

Prosedur hukum yang panjang, berbelit, dan tidak transparan menciptakan beban tambahan bagi pelaku usaha. Dalam kondisi seperti itu, efisiensi ekonomi bisa turun drastis, bahkan bisa hancur total.

Dalam pandangannya, negara-negara dengan sistem hukum lemah rentan jatuh dalam jebakan negara gagal atau menjadi negara predatoris — di mana ekonomi hanya menjadi “alat hisap elite kekuasaan”.

Terkait kasus Tom Lembong, Prof. Didik menilai adanya indikasi intervensi politik dalam proses hukum. Dia menyebutnya “praktik kriminalisasi tokoh yang berseberangan secara politik semakin vulgar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.”

“Kasus Tom Lembong menunjukkan gejala intervensi kekuasaan terhadap hukum. Ini warisan dari masa Jokowi, di mana prinsip dasar keadilan diabaikan,” ungkapnya.

Dia juga menyesalkan hilangnya nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum, termasuk prinsip “lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menghukum orang yang benar”. Prinsip itu, kata Didik, seperti telah benar-benar ditinggalkan demi kepentingan politik.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam politik akan menjadi anasir jahat bagi demokrasi. Oleh sebab itu, perlu reformasi hukum yang menyeluruh agar Indonesia bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ekonomi yang sehat.***

Tags: Analisaekonomi
Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

China Andalkan Obligasi Pemerintah di Tengah Lesunya Kredit Swasta
Ekonomi

Obligasi Daerah Tak Boleh Tambal Belanja Rutin, Ini Penegasan DJPK

...

Read moreDetails
Prabowo Sebut Inggris Mitra Strategis di Sektor Perikanan Demi Percepatan Ekonomi Nasional.

Hilirisasi Perikanan Dikebut untuk Tangkap Pasar Blue Food

Ini Alasan Pemprov Riau Mengapa Penetapan UMP Riau 2026 Molor? Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya.

Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya

Riau Suntik Rp100 Miliar untuk Modal BRKS dan Jamkrida

Riau Suntik Rp100 Miliar untuk Modal BRKS dan Jamkrida

UMP 2027 Wajib Diumumkan Akhir Pekan Ini, Cek Jadwalnya

UMP 2027 Wajib Diumumkan Akhir Pekan Ini, Cek Jadwalnya

Potensi Pendapatan dari Pajak Air Permukaan per Batang Sawit Mencapai Rp1 Triliun, Berikut Rinciannya. Diskon Pajak Angkutan Barang di Riau Sumbang PAD hingga Rp1,92 Miliar

Diskon Pajak Angkutan Barang di Riau Sumbang PAD hingga Rp1,92 Miliar

Next Post
Harga CPO Diperkirakan Turun Akibat Produksi Tinggi dan Permintaan Lemah

Harga CPO Diperkirakan Turun Akibat Produksi Tinggi dan Permintaan Lemah

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.