BERTUAHPOS — Setelah lebih dari empat dekade berkarya di dunia hukum dan advokasi, Kapitra Ampera, pengacara senior sekaligus aktivis keadilan sosial, kembali ke Riau. Kepulangan ini bukan semata karena kerinduan terhadap kampung tempatnya berjuang, melainkan sebagai bentuk panggilan nurani untuk membangun kembali semangat perjuangan rakyat yang kian memudar di tengah arus pragmatisme hukum dan politik hari ini.
Dalam sebuah pertemuan bersama dengan Bertuahpos di kantornya, Jalan Diponegoro, Kapitra Ampera mengatakan “I’m back.” Ucapan itu menjadi penanda bahwa ia kembali, bukan sebagai figur masa lalu, tetapi sebagai pemantik gerakan baru di Riau. Tepat 40 tahun sudah ia mengabdikan hidupnya sebagai advokat.
Sejak muda, dirinya tidak pernah berpikir untuk memilih karir di luar lawyer, karena baginya tidak ada profesi lain yang bisa membela masyarakat tertindas selain pengacara. “Profesi pengacara itu adalah profesi pilihan bagi saya sejak dulu, sejalan dengan gejolak hati saya yang ingin membela masyarakat tertindas,” ujar Kapitra.
Kapitra Ampera yang sejak tahun 1985 sudah menjadi Wakil Direktur LKBH Permahi Jaya di Jakarta, kemudian bekerja sebagai advokat di Kantor Hukum Muchtar Luthfi & Associates pada tahun 1989, memang berkiprah sejak awal di Riau dengan mendirikan Firma Hukum M. Kapitra Ampera & Associates.
“Riau ini ladang perburuan sejak dulunya, ladang perburuan untuk hasil buminya yang melimpah tapi rakyat Riau tidak mendapatkan apa-apa, inilah yang memperkuat tekad saya untuk berada di Riau bersama masyarakat Riau, mengambil apa yang seharusnya menjadi hak Riau,” ujar Kapitra.
Namun, idealisme dan rasa tanggung jawab sosial membawanya jauh melampaui ruang kerja formal, hingga turut terlibat dalam gerakan sosial besar seperti Referendum Riau Merdeka di akhir 1980-an bersama aktivis kenamaan Tabrani Rab dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya.
“Kami tidak mencari panggung politik. Perjuangan kami lahir dari rasa ketidakadilan yang kami saksikan sendiri. Rakyat Riau belum menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya tegas.
Setelah bertahun-tahun membangun nama dan jaringan di Jakarta, Kapitra kini memilih untuk kembali ke akar, ke Riau, di mana nilai-nilai perjuangan pertama kali tumbuh. Ia mengaku prihatin melihat bagaimana profesi pengacara saat ini semakin menjauh dari semangat perjuangan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Orientasi bisnis yang kian dominan, menurutnya, telah mengikis kemuliaan profesi advokat.
“Profesi pengacara itu bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah benteng keadilan, pelindung nyawa, aset, dan harga diri rakyat. Tapi sekarang, banyak yang hanya melihat klien sebagai sumber uang,” katanya.
Ia menuturkan bahwa dahulu, kantornya menjadi tempat diskusi terbuka, pusat pergerakan rakyat, dan rumah bagi mereka yang tidak mampu menyewa jasa hukum. Ia bahkan mendirikan divisi khusus bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan sistem subsidi silang dari klien-klien besar. Bagi Kapitra, keadilan tidak boleh dikomersialisasi sepenuhnya.
“Dulu petani, nelayan, buruh—mereka datang ke kantor kami tanpa membawa uang. Tapi kami bela mati-matian. Karena keadilan bukan hanya untuk yang punya uang,” kenangnya.
Kepulangan Kapitra bukanlah langkah pribadi semata. Ia datang dengan sebuah misi besar: membentuk kembali komunitas pengacara muda yang tidak hanya pintar secara hukum, tetapi juga kuat dalam idealisme dan memiliki empati terhadap ketimpangan sosial.
“Anak-anak muda perlu disadarkan, bahwa advokat bukan hanya soal gugatan dan honorarium. Ini tentang menjaga konstitusi, demokrasi, dan membela rakyat yang tertindas,” katanya dengan penuh keyakinan.
Ia pun menyiapkan kantor hukumnya di Pekanbaru untuk kembali difungsikan secara aktif. Bukan hanya sebagai tempat praktik hukum, tapi juga sebagai pusat diskusi, pelatihan, advokasi, dan forum rakyat. “Tempat ini akan jadi ruang gerakan. Masyarakat bisa datang, bicara, dan membangun kekuatan,” ujarnya.
Kapitra tidak menutup mata terhadap realita sosial-politik yang ada. Ia secara terbuka mengkritik struktur ketimpangan yang membuat rakyat sebagai korban dari negara yang justru mereka lahirkan. Ia menyebut bahwa meski Riau adalah salah satu penyumbang devisa terbesar nasional dari sektor minyak, gas, dan perkebunan, namun pembangunan di daerah ini masih timpang.
“Negara ini dibangun oleh rakyat. Tapi dalam praktiknya, justru rakyat selalu dikorbankan. Riau menyumbang devisa besar, tapi warganya hidup dalam kekurangan. Ini ketidakadilan,” ujarnya.
Kapitra menyebutkan, jika kekayaan Riau dikelola dan didistribusikan secara adil, rakyat bisa hidup layak bahkan sejahtera. “Kalau hasil sumber daya ini dikelola baik, setiap orang bisa menerima hingga 30 juta per bulan. Tapi kenyataannya, daerah penghasil justru menjadi penonton,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pemerintah daerah yang, menurutnya, terlalu tunduk pada kekuatan modal dan enggan menagih tanggung jawab sosial dari para pemilik usaha besar. “Kalau mereka tak mau bantu membangun, kenapa diberi izin terus? Harus ada keberanian pemerintah untuk membela rakyat,” katanya, menantang.
Untuk memperingati 40 tahun kiprahnya, Kapitra akan menggelar sebuah seremoni khusus pada Juli 2025. Namun, ia menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar nostalgia atau perayaan pribadi. Ia ingin momentum ini menjadi titik tolak kebangkitan baru—bagi dirinya, bagi masyarakat Riau, dan bagi dunia hukum yang mulai kehilangan arah.
“Saya ingin masyarakat tahu, saya kembali bukan untuk menikmati masa tua. Saya kembali untuk membangun lagi kekuatan rakyat. Menghidupkan lagi semangat keadilan,” katanya.
Ia juga berjanji akan menjadikan kantornya sebagai pusat advokasi terbuka yang bisa diakses masyarakat dari berbagai lapisan. “Ini rumah rakyat. Siapa pun bisa datang. Kita akan bangun lagi sistem cross-subsidi. Yang mampu membayar, bayar lebih. Yang tidak mampu, tetap kami bela,” ucapnya.
Bagi Kapitra, sudah waktunya masyarakat Riau bangkit dan mengambil kembali hak atas tanah, alam, dan masa depan mereka. Ia menyebut bahwa kekayaan daerah harus bisa dinikmati oleh anak negeri, bukan hanya oleh segelintir pemilik modal dari luar. “Jika tua negeri ini hanya dinikmati segelintir elite, maka negeri ini hanya akan mewarisi kemiskinan dan konflik,” katanya.
“Riau ini punya pemilik. Jangan biarkan daerah ini dijarah tanpa batas. Kita butuh pagar—dan pengacara adalah pagar itu. Mereka harus berdiri paling depan, menjaga hak-hak rakyat dari keserakahan,” tutupnya.
Dengan semangat juang yang belum padam, Kapitra Ampera kembali ke Riau membawa mimpi besar: membangun kembali rumah perjuangan rakyat yang sempat hilang. Kepulangannya adalah awal dari gelombang baru—gelombang keadilan yang berpihak pada mereka yang selama ini tak bersuara.***
