BERTUAHPOS.COM — Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Provinsi Riau meyakini pentingnya strategi pembangunan dengan tidak hanya bergantung sepenuhnya pada dana APBD. Melainkan proaktif dalam menjaring peluang-peluang pendanaan, khususnya yang berkaitan dengan program lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengatakan salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah mempersiapkan arsitektur REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) untuk tingkat provinsi. Arsitektur ini menjadi landasan penting agar Riau dapat mengakses berbagai skema pendanaan berbasis hasil (result-based) dari program lingkungan global.
“Untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa hanya menunggu. Harus menjemput bola, mencari peluang di sektor-sektor potensial, termasuk lewat program REDD+,” katanya, saat berjumpa dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, 10 April 2025 di Jakarta.
Abdul Wahid menyebut, dalam proses penyusunan arsitektur REDD+ , Pemprov Riau telah menyelesaikan beberapa elemen utama, antara lain penyusunan Safeguard REDD+ yang menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan program. Dokumen safeguard ini disusun dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tidak hanya itu, Wahid menyebut, saat ini juga tengah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+ Provinsi Riau, yang ditargetkan rampung pada tahun 2025. Selain itu, elemen teknis lain seperti Forest Reference Emission Level (FREL), Measurement, Reporting, and Verification (MRV), dan Benefit Sharing Mechanism (BSM) juga menjadi bagian dari arsitektur yang sedang dibangun.
Abdul Wahid menyebutkan, jika arsitektur ini sudah lengkap, maka peluang untuk mengakses pendanaan dari berbagai skema internasional akan terbuka lebar. Beberapa skema tersebut di antaranya Result Based Payment (RBP) maupun Result Based Contribution (RBC), yang mendukung upaya pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat tapak.
“Dengan tersedianya arsitektur REDD+ Provinsi Riau ini nantinya, program-program mitigasi perubahan iklim dapat didorong lebih optimal dan didukung oleh berbagai sumber pembiayaan berbasis hasil,” tambah Gubernur.
Dia menegaskan, langkah ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau serius dalam mengintegrasikan pembangunan hijau ke dalam perencanaan jangka menengah dan panjang. Tidak hanya bertumpu pada sumber dana dalam negeri, tapi juga terbuka pada peluang global demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.***
