BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemprov Riau mengakui harga beras kini melambung tinggi, tanpa terkecuali di Riau.
Sejumlah upaya dilakukan pemerintah, terutama dalam hal menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasaran.
Hal ini diungkapkan oleh Kepada Disperindagkop UMKM, M Taufiq OH, meluli Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Tetty, saat dihubungi Bertuahpos.com, Rabu, 13 September 2023.
Dia mengatakan, kenaikan harga beras saat ini telah menjadi isu nasional. “Kenaikan harga beras sejalan dengan terjadinya penurunan panen dan produksi di sentra-sentra produksi padi,” katanya.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perubahan rata-rata harga gabah tingkat petani bulan Agustus 2023 secara m to m, yakni; Gabah Kering Panen (GKP) naik 3,62 persen, dan Gabah Kering Giling (GKG) naik 5,82 persen.
Pada periode sama, juga tercatat bahwa perubahan rata-rata harga beras di penggilingan naik 2,59 persen, di grosir naik 1,02% dan tingkat eceran naik 1,43 persen.
Kondisi ini dipengaruhi oleh kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrem.
Diperkirakan dalam beberapa bulan kedepan hingga awal tahun 2024, produksi beras akan memasuki level terendah.
“Pemerintah juga sudah menyusun beberapa program, terutama berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi pangan (termasuk beras), seperti pasar murah, bantuan pangan dan lain-lainnya,” katanya.
Kendati demikian, kata Tetty, pihaknya juga telah menetapkan beberapa kebijakan terkait persoalan ini.
Seperti operasi pasar murah yang dilaksanakan melalui APBD, maupun bekerja sama dengan stakeholder terkait dan sudah dilaksanakan di beberapa daerah di Riau. “Termasuk di Kota Pekanbaru,” katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan pemantauan harga barang pokok dan barang penting, yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan guna menjaga kestabilan harga.
Kendati demikian, yang paling penting adalah upaya meningkatkan pengawasan distribusi beras agar benar-benar bersih dari kegiatan merugikan.
“Oleh sebab itu, kami mengajak agar pengawasan dalam distribusi beras ini dilakukan bersama-sama, baik itu dengan pemerintah kabupaten kota dan instansi lainnya,” tutur Tetty.***
