BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, DR Kamsol, dinilai mengarahkan Kepala SMAN dan SMKN se Provinsi Riau, ke vendor tertentu, untuk melaksanakan Program Digitalisasi Pendidikan, yang dananya dari Bosda antara Rp35 juta hingga Rp40 juta per sekolah.
Hal ini dikatakan Rudi Bintoro, Ketua GM FKPPI PC 04 11 Rohil, kepada bertuahpos.com Selasa 19 Juli 2022. Dikatakannya, adanya arahan ke vendor tertentu ini terlihat dari adanya surat dari surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang ditandatangani oleh DR Kamsol tanggal 1 April 2022 lalu.
Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala SMA/SMK dan SLB se Provinsi Riau ini disebutkan, agar menerima penawaran yang telah mendapatkan rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan jika penawaran yang masuk dari vendor tersebut belum ada rekomendasi maka dapat menghubungi pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Sebelumnya menurut Rudi Bintoro, oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Indra Syarif, Sub Koordinator Perencanaan Program Disdik Provinsi Riau, Drs H Aristo, MPd, Kabid Pembinaan SMA dan Yusri SPd,, ST, Phd, Kabid SMK Disdik Riau mengundang seluruh kepala sekolah SMA dan SMK di Riau untuk sosialisasi dengan mengundang Rudi Yanto SSi, seorang vendor, Founder & CEO Edubrand.
“Hal ini sangat menyalahi aturan, karena pejabat Dinas Pendidikan mengarahkan sekolah ke salah satu vendor dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana BOS atau BOSDA. Dalam kegiatan jelas Oknum Pejabat Dinas Pendidikan ikut mempromosikan salah satu vendor dengan adanya pejabat yang menjadi Narasumber bersama CEO vendor tersebut,” ujarnya.
Dilanjutkannya, jika ditanya kepada pihak sekolah, kegiatan tersebut tidaklah dibutuhkan di sekolah. Masih banyak kebutuhan lain yang menjadi prioritas di sekolah.
Namun banyak sekolah terpaksa menjalankan kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut yang merupakan salah satu 6 kegiatan Prioritas yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan. “Padahal kegiatan tersebut menurut beberapa sekolah yang kami kunjungi bukan merupakan kebutuhan prioritas dari sekolah,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, perlu dipertanyakan, jika bukan prioritas sekolah, lalu prioritas siapa?. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan prinsip penggunaan dana BOS atau BOSDA yaitu Fleksibel, Transparan, Efektif, Efisien dan Ekonomis dan Merdeka dalam mengelola anggaran sekolah .
Untuk itu, Rudi Bintoro, menyatakan sangat mendukung upaya Gubernur Riau, Syamsuar, memutasi Indra Syarif keluar dari Dinas Pendidikan, serta mengevaluasi kembali pejabat di Dinas Pendidikan, terutama yang ikut mempromosikan salah satu vendor tersebut.***
