BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Fraksi PKS DPRD Riau mengingatkan Gubernur Riau, Syamsuar soal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2019-2024 harus berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Markarius Anwar mengatakan saat ini dunia tengah dilanda pandemi Covid-19. Karena itu, perubahan di RPJMD harulah merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Menurut dia, harus ada tolak ukur keberhasilan kinerja pembangunan untuk 5 tahun kedepan.
“Kita harus mengkaji secara komprehensif agar dokumen RPJMD sebagai dasar arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan selama 5 tahun,” kata Markarius, Sabtu 27 November 2021.
Selain itu, Markarius juga mengingatkan gubernur Syamsuar untuk memperhatikan isu strategis di daerah. Ada 12 kabupaten/kota di Riau, kata Markarius, yang tak boleh dilupakan pemprov.
“Dokumen RPJMD selain berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional, juga harus memperhatikan isu-isu strategis di 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau,” tambah dia.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD Riau, Sofyan Siroj juga menyoroti masalah klasik di sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Riau. Masalah tersebut, kata Sofyan Siroj, diantaranya adalah sarana dan prasarana Pendidikan yang masih kurang serta masih belum memadai.
“Begitu juga dengan kualitas serta kesejahteraan para guru, serta ketimpangan kualitas antar sekolah. Ini harus segera dicarikan solusinya oleh pemprov Riau,” kata Sofyan Siroj.
Sektor kesehatan, lanjut Sofyan Siroj, juga memiliki masalah klasik, seperti tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, hal itu terjadi di pusat pemerintahan provinsi.
“Pelayanan Kesehatan ditingkat Provinsi Saja kita masih belum mampu secara maksimal diberikan kepada masyarakat, belum lagi kondisi fasilitas Kesehatan di daerah-daerah Kabupaten Kota Lainnya serta daerah pedalaman,” ujar Sofyan Siroj.
“Kami dari Fraksi PKS memohon komitmen pemerintah daerah seperti apa upaya-upaya yang dilakukan selama 3 tahun kedepan dalam mencari solusi terhadap permasalahan pendidikan dan pelayanan Kesehatan di provinsi Riau,” pungkas dia. (bpc4)
