BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengedepankan kedaulatan pangan dianggap hanya mimipi, jika konservasi lahan pangan tidak dihentikan.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Scale Up Hari Octavian di Pekanbaru, Senin (08/12/2014). “Hasil dari kunjungan Presiden RI beberapa waktu lalu menghasilkan rekomendasi penting, yakni diperlukan upaya audit perjanjian yang berada di lahan gambut,” ujarnya.
Namun menurutnya, kebijakan pemerintah tentang pencapaian kedaulatan pangan melalui swasembada beras sulit tercapai, bila konservasi lahan pangan menjadi perkebunan kelapa sawit tidak dapat dihentikan.
Kepala Departemen Kampanye Sawit Watch mengatakan pembukaan lahan baru yang ditargekan mencapai 1 juta hektar akan menimbulkan persoalan baru, jika dikembangakan dalam skala luas. Seperti yang terjadi dalam pengalaman buruk MIFEE di Selatan Papua. Model ini diyakini memicu konflik baru dengan masyarakat adat.
“Untuk menghindari tergerusnya lahan pangan akibat ekspansi perkebunan sawit, maka salah satu caranya dengan melindungi lahan-lahan pangan tesebut, dengan menjadikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan,” tambahnya. (melba)
Â