BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pakar Hukum Tata Negara Mexsasai Indra melihat bahwa isu radikalisme pada titik-titik tertentu memang sengaja dimunculkan untuk jadi ‘mainan’ politik.
“Tidak hanya dalam kaitan kepentingan kekuasaan atau mengemas isu di ruang publik. Semuanya ‘permainan’ jika kita mentelaahnya dari aspek politik,” katanya, Minggu 11 Oktober 2020.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada pemegang kekuasaan agar tidak didominasi penafsiran radikalisme dari sudut kekuasaan yang dimiliki, tapi kerangka penafsirannya harus dibatasi melalui mekanisme undang-undang, agar jelas tindakan seperti apa yang dimaksud radikal.
Dia menanggapi terhadap beberapa wacana radikalisme yang muncul belakangan seharusnya tidak perlu diintervensi oleh negara. “Dari aspek kriteria jangan sampai menjadi tafsir tunggal kekuasaan. ini yang bertentangan, menurut saya,” sambungnya.
Termasuk wacana sertifikasi ulama yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Mexsasai menganggap bahwa kebijakan-kebijakan seperti itu sama sekali tidak ada gunanya.
“Alangkah lebih baik kalau untuk bidang-bidang seperti itu, biarlah menjadi seleksi alam. Biar para pemuka agama yang menilai. Kita sudah ada MUI. Jangan terlalu banyak negara masuk ke wilayah privat warga. Bahaya,” sambungnya.
Terhadap para pendakwah, dia lebih setuju bagaimana persepsi ‘radikalisme’ menjadi sesuatu yang berkembang di masyarakat, sepanjang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tidak tidak mengarah pada hal yang mengganggu ketertiban di masyarakat. (bpc2)
