BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — 2 Anggota DPRD Kota Pekanbaru, terkofirmasi Covid-19. “Iya benar,” kata Plh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldi, Selasa, 18 Agustus 2020. “Segera kita akan lakukan contact tracing.”
Kedua anggota DPRD Kota Pekanbaru yang terpapar virus itu, berinisial R dan Z. Satgas Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Pekanbaru akan melakukan penelusuran ke kediaman yang bersangkutan untuk tracing. Termasuklah kantor tempat yang bersangkutan bekerja.
“Langkah ini kita ambil untuk segera memutus mata rantai penyebaran. Kami berharap kepada orang-orang yang pernah melakukan kontrak dengan yang bersangkutan, agar berinisiatif untuk melakukan swab sesegera mungkin,” ungkapnya.
Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru Rika Badriasari mengatakan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru akan matuhi segala rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim Satgas Covid-19 terkait adanya masalah ini.
“Sampai sore ini saya belum terima hasil ataupun surat resmi dari gugus tugas. Kalaupun ada, pastinya kita akan patuhi segala ketentuan yang dianjurkan,” sebutnya.
Anggota Dewan Harusnya Bisa Pilah Urgensi Perjalanan Dinas
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris menyikapi, masalah ini terjadi karena tidak patuhnya Anggota DPRD Pekanbaru, terhadap protokol kesehatan.
Dalam situasi seperti ini, harusnya orang-orang yang duduk di legislatif bisa memprioritaskan, mana hal yang benar-benar urgen, agar disesuaikan dengan agenda perjalanan dinas.
“Harusnya kan bisa dilihat mana yang benar-benar penting. Tidak setiap perjalanan dinas dilakukan, karena memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Lalu kepatuhan terhadap protokol kesehatan oleh para anggota dewan ini juga perlu dipertanyakan,” ungkapnya kepada bertuahpos.com, Selasa 18 Agustus 2020.
Masalah lain, kata Aidi Haris, yakni soal kejelasan aturan Pemko Pekanbaru, terhadap penanganan Covid-19. Pemerintah Kota Pekanbaru diminta harus lebih serius dalam hal kebijakan.
“Selama ini DPRD dan Pemko tidak pernah belajar dari kasus-kasus yang ada. Padahal sudah banyak hal-hal sama terjadi dan bisa dijadikan pijakan dalam membuat keputusan. Jangan masyarakat saja yang ditekan tidak boleh keluar daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari hasil ketidaktegasan Pemko Pekanbaru dan sikap ‘cuek’ DPRD Pekanbaru. Protokol kesehatan hanya dianggap sebatas coretan di atas kertas, sedangkan aplikasinya masih nihil.
“Padahal pejabat publik adalah contoh nyata kepada masyarakat dalam mendisiplinkan protokol kesehatan,” ungkapnya. (bpc2)
© 2013-2022