BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta budaya pegawai negeri dalam melayani, Panitia Khusus (Pansus) Budaya Integritas DPRD Riau gelar rapat finalisasi Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Budaya integritas yang diajukan pihak eksektuif pemerintah provinsi Riau, Senin 13 Mei 2019.
Dalam rapat finalisasi yang dihadiri oleh Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Badan Pemgembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, serta pihak dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut dipimpin oleh anggota Pansus Budaya Integritas DPRD Riau, Taufik Arrakhman.
Seusai rapat finalisasi, Taufik Arrakhman mengatakan, sasaran ranperda tersebut itu adalah untuk menjadikan integritas pegawai negeri yang ada di Pemerintah Provinsi Riau semakin lebih baik lagi kedepannya.
“Budaya integritas tercipta pada saat setiap orang di tempat kerja bertanggung jawab dengan jujur atas kontribusi, kinerja, produktifitas, etika, tata krama, sopan-santun, kepatuhan pada aturan, kebijakan, sistem, dan kepemimpinan,” ujar Taufik.
Dalam penyelesaian ranperda ini, pihak pansus sendiri telah melakukan kunjungan kerja ke instansi-instansi yang telah menerapkan integritas dilingkungan kerjanya.
“Ada beberapa tempat kita melakukan studi banding seperti disalah satu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka sudah membangun budaya berintegritas di lingkungan kerja mereka, itu yang jadi acuan. Karena yang kita atur ini nanti sudah menjadi budaya dan kebiasaan di tempat mereka. Itu yang kita pelajari dari mereka,” papar Taufik.
DPRD Riau, lanjut Taufik, berharap agar Gubernur Riau sebagai pembina dapat menerapkan budaya integritas, sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dengan baik.
“Jadi budaya integritas ini bisa melekat pada setiap pegawai negeri, sehingga kinerja mereka semakin baik, dan berefek pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau itu.
Meski demikian, Taufik juga menyadari bahwa kerja Pansus Budaya Integritas DPRD Riau ini cukup berat. Sebab, budaya integritas berkaitan dengan watak setiap indivindu.
“Pansus ini termasuk pansus paling berat, karena merubah watak seseorang, tentu hal ini membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, butuh kerjasama semua pihak agar hal ini dapat direalisasikan di Riau,” kata Taufik.
“Meningkatkan kesadaran melayani, etos kerja, dan sebagainya, itu membangun budaya integritas. Itu yang memang membutuhkan waktu yang lama,” sambung dia.
Dalam penerapan budaya integritas ini, nantinya akan ada pelatihan kepada ASN, baik pelatihan hukum dan pelatihan lain. Sehingga, para ASN menjadi paham bahwa pekerjaan mereka melayani masyarakat asa dasar dan aturan-aturannya.
Taufik meyakini Ranperda Budaya Integritas ini akan selesai pada bulan ini. Semua proses sudah dilewati, dan dia optimis Ranperda ini akan segera ketuk palu di sidang DPRD Riau.
“Tujuan akhirnya tentu kualitas SDM pegawai meningkat, kesadaran kerja, etos kerja, dan pastinya pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tutup Taufik. (ADV)
