BERTUAHPOS.COM — Pemprov Riau punya target untuk meningkatkan inklusi keuangan hingga 90% di tahun 2025. Asisten II Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, mengatakan soal inklusi keuangan menjadi perhatian serius dan jadi priotitas dari Pemda.
Namun, tentu tak segampang itu. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Tiau, Triyoga Laksito, menyebut ada banyak tantangan yang perlu diatasi agar target inklusi keuangan di angka 90%. Salah satu kendala utama adalah perluasan akses dan digitalisasi keuangan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Adapun target perbaikan inklusi keuangan yang disasar Pemprov Riau, yakni di daerah terpencil dan kurang tersentuh layanan keuangan—sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021.
“Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan,” ujarnya dalam pertemuan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Kamis, 13 Februari 2025.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNILK) tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia tercatat sebesar 65,43%. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%.
Pada tahun 2023, Provinsi Riau telah mencatatkan indeks literasi keuangan sebesar 67,27% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,19%. Dengan kata lain, kurang dari 5% untuk mengejar target tersebut.
Kendati demikian, Job Kurniawan menyadari bahwa ini akan menjadi tantangan besar bagi pihak-pihak terkait, terutama dalam hal merumuskan kebijakan inovatif sebagai menyokong agar target itu bisa terealisasi.
Job menyebut, Pemprov Riau telah membentuk 13 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Tim ini diharapkan menjadi akselerator dalam memperkuat ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan.
Tapi, di sisi lain, TPAKD harus mampu menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan melalui produk dan layanan jasa keuangan. Selain itu, TPAKD juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi sumber dana daerah guna memperluas penyediaan pendanaan produktif.
“Misalnya, pengembangan UMKM, usaha rintisan, serta membiayai pembangunan sektor prioritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito, menegaskan telah melakukan berbagai strategi untuk mendorong inklusi keuangan. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), perluasan layanan Laku Pandai, serta program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Namun, Triyoga mengakui masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar target inklusi keuangan 90 persen dapat tercapai. Salah satu kendala utama adalah perluasan akses dan digitalisasi keuangan di daerah 3T. “Oleh karena itu, kita perlu bersinergi dan terus berinovasi dengan program-program kerja yang ada ke depannya,” ujarnya.***
