Gelar Pahlawan Mahmud Marzuki Terganjal Administrasi

Jumat, 10 November 2017 11:18
Gelar Pahlawan Mahmud Marzuki Terganjal Administrasi

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU - Gelar Pahlawan untuk Mahmud Marzuki ,kini terganjal administrasi di pusat. Ini sebuah pelajaran bagi Dinas Sosial agar dalam proses mengajuan gelar seorang pahlawan itu harus tuntas.

Ketua Legiun Veteran Riau Syamsul menyebut, masalah administrasi dalam proses gelar pahlawan itu menjadi hal biasa memang, dan selalu dialami pula oleh daerah lain. Namun demikian hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Riau juga harus berfikir tuntas sebab masalah seperti ini sering terjadi.

"Kami mendorong Dinas Sosial Riau yang membidangi itu harus betul-betul mencari fakta dan datanya, supaya masalah administrasi ini selesai," katanya, Jumat (10/11/2017).

Dia menambahkan, dalam proses pemberian gelar pahlawan kepada seseorang itu memang harus valid. Termasuk fakta biografi dan sejarah perjuangan tokoh yang akan diberi gelar.

"Memang kendalanya ini hanya karena masalah administrasi saja. Dari banyak pengalaman memang ini yang selalu jadi kendala. Pengaduan di daerah lain biasanya juga seperti itu," sambungnya.

Nama pejuang kemerdekaan asal Riau, Mahmud Marzuki sudah ada di meja presiden dan siap disahkan menjadi pahlawan nasional. Jika diteken presiden, maka pahlawan nasional asal Riau akan bertambah menjadi 3 orang. Namun kini, masalah itu terganjal soal administrasi.

Mahmud Marzuki lahir di Kampung Kumantan, Bangkinang pada tahun 1915. Ia ialah seorang yang memiliki pemikiran dan pandangan yang tajam baik dalam bidang politik maupun dakwah keagamaan membantu Indonesia melawan penjajahan Jepang.

Sama halnya dengan Mahmud Marzuki. Paduka Maulana Sri Sultan Alaudin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam yang bergelar Raja Narasinga II juga berjasa membantu Indonesia Merdeka. Ia merupakan sultan Indragiri keempat yang akan memperoleh gelar pahlawan nasional pertama dari Provinsi Riau bersama Mahmud Marzuki.

Ke 2 sosok terasebut dianggap sangat berjasa dalam merebut kemerdekaan tanah air. Kementrian Sosial kemudian akan menilai kelayakan tokoh tersebur untuk menjadi pahlawan nasional melalui Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

"Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Dasar pelaksanaan seminar usulan tersebut merupakan salah satu proses awal dari serangkain persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan calon pahlawan nasional. Makanya kita seminarkan ke pusat nanti. Baru kemudian diserahkan ke Presiden biar bisa disahkan sebagai pahlawan nasional," tambahnya. (bpc3)


Link video

 

Klik tombol Like jika Anda suka dengan Berita ini

TRAVELLING

Berita Terkini

Mangga Vs Alpukat, Sensasi Minum Dalam Satu Gelas
Kamis, 23 November 2017 15:32

Mangga Vs Alpukat, Sensasi Minum Dalam Satu Gelas

Menikmati dua sajian minuman segar dengan satu gelas serta harga terjangkau? Bisa anda temukan di cafe dengan konsep game di Jalan Mangga, Sukajadi. 

Belum Kembalikan Mobdin, Tunjangan Transportasi Dewan Belum Bisa Dicairkan
Kamis, 23 November 2017 15:06

Belum Kembalikan Mobdin, Tunjangan Transportasi Dewan Belum Bisa Dicairkan

Tunjangan transportasi sebesar Rp 17 juta perbulan belum bisa dicairkan sebelum pengembalian mobil dinas (mobdin) oleh DPRD Provinsi Riau.

Syamsuar Berpeluang Kalahkan Andi Rachman
Kamis, 23 November 2017 14:58

Syamsuar Berpeluang Kalahkan Andi Rachman

Syamsuar punya peluang menang dalam Pilgub 2018 nanti dan bisa kalahkan Arsyadjuliandi Rachman. Namun kini gejolak politik memang belum terlalu terlihat. 

Jelang Akhir Tahun, Audit Keuangan 4 BUMD Riau Belum Juga Kelar
Kamis, 23 November 2017 14:45

Jelang Akhir Tahun, Audit Keuangan 4 BUMD Riau Belum Juga Kelar

Proses audit pengelolaan keuangan terhadap 4 badan usaha milik daerah (BUMD) Riau masih dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau

Tahun 2026 Hotel Aryaduta Tak Lagi Punya Lippo Karawaci
Kamis, 23 November 2017 14:35

Tahun 2026 Hotel Aryaduta Tak Lagi Punya Lippo Karawaci

Dalam kontrak awal, antara Pemprov Riau dengan pihak Lippo Karawaci, menyepakati bahwa kepemilikan Hotel Aryaduta punya batas akhir hingga tahun 2026.

Apindo Riau: Selain Kesejahteraan Karyawan, Kenaikan UMK Bisa Bangkitkan Ekonomi
Kamis, 23 November 2017 14:25

Apindo Riau: Selain Kesejahteraan Karyawan, Kenaikan UMK Bisa Bangkitkan Ekonomi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau punya harapan besar kenaikan UMK 8,71% bisa memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi, meski itu tidak begitu signifikan.

Koalisi untuk Pilgubri 2018, PDI Perjuangan: Kita Intensif Komunikasi dengan Beberapa Partai
Kamis, 23 November 2017 14:15

Koalisi untuk Pilgubri 2018, PDI Perjuangan: Kita Intensif Komunikasi dengan Beberapa Partai

Menghadapi Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018, PDI Perjuangan menyebutkan bahwa sudah menjalin komunikasi yang intensif dengan beberapa partai.

Tahun Politik, Apindo Riau Ingin Situasi Daerah Kondusif Agar Investasi Masuk
Kamis, 23 November 2017 14:05

Tahun Politik, Apindo Riau Ingin Situasi Daerah Kondusif Agar Investasi Masuk

Kondusifitas Riau dianggap sebagai tolak ukur penting bagi investor untuk melakukan penanaman modalnya. Meskipun sebentar lagi Riau masuk dalam tahun politik.

Tiba di Balai Adat Melayu, Wawako Disambut Silat Tradisional Melayu
Kamis, 23 November 2017 13:52

Tiba di Balai Adat Melayu, Wawako Disambut Silat Tradisional Melayu

Setibanya di Balai Adat Melayu, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, langsung disambut dengan pertunjukan silat tradisional Melayu, Kamis (23/11/2017).

Apindo Riau: Selain Kesejahteraan Karyawan, Kenaikan UMK Bisa Bangkitkan Ekonomi
Kamis, 23 November 2017 13:46

Apindo Riau: Selain Kesejahteraan Karyawan, Kenaikan UMK Bisa Bangkitkan Ekonomi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau punya harapan besar kenaikan UMK 8,71% bisa memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi, meski itu tidak begitu signifikan.