BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Penyamaan pandangan antara pemerintah provinsi, kabupaten kota serta camat dan lurah dalam menyikapi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terus dilakukan.
Kali ini KOTAKU selenggarakan lokakarya Startegi Komunikasi Program Kota Tanpa Kumuh di Provinsi Riau. Upaya strategis tersebut untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam rangka pencapaian target 100-0-100.
Asisten BPKP Provinsi Riau, Lisa Fitriani, ST, selaku panitia pelaksana mengatakan, kegiatan lokakarya KOTAKU pada hakekatnya bertujuan untuk membangun kesamaan pandang dan jaringan komunikasi dan informasi penanganan kumuh antar stake kholder di provinsi.
Selain itu untuk mendorong tumbuhnya pemahaman pemda dan masyarakat terhadap pelaksanaan program, dan dari pemahaman tersebut diharapkan akan tumbuh motivasi dan mampu menggugah kesdaran secara mandiri untuk ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan,†sebut Lisa.
Dengan adanya lokakarya ini diharapkan masyarakat dan seluruh SKPD dan para pihak terkait paham dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan kota tanpa kumuh bahwa pemprov, pemkab, camat dan lurah adalah nakhoda penanganan kumuh. Sebab persoalan kumuh berkaitan dengan kemiskinan, masalah kumuh bisa sebagai indikasi wilayah tersebut tingkat kemiskinannya cukup tinggi.
Dari itu, melalui KOTAKU, kemiskinan itu ingin dihilangkan dengan cara menangani persoalan kumuhnya. Artinya, meretas kemiskinan dengan membebaskan wilayah kumuh dari kumuh itu sendiri, tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Ciptakarya Tataruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno dalam sambutannya menyebut program Kotaku provinsi Riau sangat bagus. “Faktor yang paling mempengaruhi sebuah kawasan itu dikatakan kumuh adalah ekonomi masyarakat, jika ekonominya masih dibawah kawasannya masih jauh dari bersih. Tapi ketika kawasan sudah menengah keatas kondisinya sudah mulai bersih, ” katanya.
Dikatakannya, berdasarkan data yang dihimpun dari surat keputusan 12 kepala daerah Provinsi Riau tercatat 1184 ha kawasan kumuh. Namun dinilai angka tersebut masih terlalu rendah karena kepala daerah masih terkesan malu untuk mengakui wilayah kekuasaannya dikatakan kumuh.
“Seharusnya kepala daerah tidak perlu malu, karena inilah kesempatan kita untuk mendapat anggaran APBN ke Provinsi Riau. Semakin luas wilayah kumuhnya maka perhatian pemerintah pusat semakin besar,” tegasnya.
Diakuinya, untuk merubah zona kumuh ke zona bersih tidak semudah membalikkan telapak tangan kerena itu butuh kerjasama seluruh pihak mulai dari pemerintah setempat hingga seluruh lapisan masyarakat.
“Diforum inilah kita diskusikan dan matangkan pemahaman kita tentang pemahaman kota tanpa kumuh sehingga tahun depan Riau bisa jadi wilayah yang nyaman aman dan bersih,” jelasnya. (Rilis/Riki)
