Gelar Adat Jokowi Sarat dengan Politik, Ini Kata Gubernur Riau

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Sejumlah kalangan menyayangkan adanya agenda pemberian gelar adat ke Presiden Joko Widodo. Penabalan gelar adat untuk Jokowi diberikan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, sekitar tanggal 15 Desember 2018 nanti.

Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan, pada prinsipnya, soal gelar adat untuk Jokowi adalah gawean LAM. Pemprov Riau terhadap rencana ini hanya akomodir agenda Kunjungan Kerja (Kunker) presiden.

“LAM-lah yang ngomong waktu bertemu dengan presiden langsung di Istana Negara. Tapi untuk kunjungannya ke Riau atas dasar tugas kenegaraan. Kami juga sudah bicara dengan LAM, kunjungan Pak Jokowi tidak ada kaitannya dengan Kampanye,” katanya.

Wan Thamrin Hasyim mengatakan, pada tanggal 15 Desember 2018 nanti, Jokowi dipastikan hanya sehari di Pekanbaru, dan pada sore harinya langsung kembali ke Jakarta.

Agenda pemberian gelar adat oleh LAM Riau hanya agenda sisipan di sela-sela kunjungan kerja presiden ke Pekanbaru.

Baca: Polemik Pemberian Gelar Adat Jokowi, LAM Riau Bantah Masuk Politik

Sebelumnya, Rencana pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo oleh LAM Riau, kembali menuai pro kontra. Terbaru, Panglima Laskar Melayu Riau, Umar Said, mempertanyakan rencana tersebut.

Umar Said menilai, pemberian gelar adat kepada Jokowi seharusnya tak dilakukan di tahun politik saat ini. “Bukan masalah setuju tidak setuju. Tak elok kenapa di tahun ini? Ini tahun politik,” ujarnya dengan tegas, Senin 10 Desember 2018.

LAM Riau kini menurut Umar Said juga telah masuk ke dalam dunia politik. Suatu hal yang sangat jelas tidak diperbolehkan dalam LAM Riau itu sendiri. “Kemarin pas Sandi datang, sibuk nak menepuk tepung tawar. Ada apa ini? Apapun yang terjadi LAM tidak boleh ikut berpolitik praktik, harus independen!” tuturnya.

Menurut Umar Said, LAM Riau bisa memberikan gelar adat di saat pemilihan presiden nantinya telah usai. “Dah selesai besok siapa menang, baru dikasih gelar, tak apa,” ungkapnya. 

Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Al Azhar pada 4 Desember 2018 lalu sudah menegaskan jika gelar adat tersebut tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut dia, LAM Riau hanya memegang adat dan budaya, serta tak masuk dalam politik.

“Kami tak masuk dalam politik. Ini murni masyarakat adat Riau yang merasa terbantu dengan kebijakan Presiden Jokowi,” jelas dia. (bpc3)