BERTUAHPOS.COM — Provinsi Riau memastikan tidak membuka keran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru tahun ini, karena jumlah ASN aktif sudah banyak.
Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, menjelaskan lonjakan pegawai sebagai implikasi kebijakan terdahulu. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengangkat tenaga PPPK dalam gelombang kuota yang sangat masif.
Struktur kepegawaian yang gemuk menjadi pertimbangan utama dalam memutus jalur karir baru. Otoritas daerah menilai kapasitas kerja saat ini sudah terpenuhi oleh sumber daya manusia yang ada.
“Untuk tahun ini, Pemprov Riau dipastikan tidak akan melakukan rekrutmen PNS (CPNS) baru,” kata Budi Fakhri di Pekanbaru, Rabu 10 Juni 2026. “Langkah ini harus diambil karena saat ini jumlah total pegawai di lingkungan pemerintah provinsi sudah terhitung cukup banyak dan padat.”
Dia menambahkan, faktor kepadatan personel bukan satu-satunya alasan di balik keputusan strategis ini. Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan.
Porsi kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai saat ini telah melebihi batas aman 30 persen. Angka tersebut dianggap tidak sehat jika dibandingkan dengan total postur anggaran keuangan daerah secara keseluruhan.
Tim anggaran daerah terpaksa melakukan pengetatan untuk menjaga stabilitas fiskal. Sementara itu, pembangunan infrastruktur publik tetap harus berjalan tanpa dibebani oleh pengeluaran personalia yang berlebihan.
“Saat ini persentase belanja pegawai kita posisinya sudah berada di atas 30 persen. Mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan daerah saat ini, maka kebijakan yang paling rasional adalah tidak menambah beban lewat rekrutmen pegawai baru,” ujarnya.
Undang-undang terbaru menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen bagi seluruh pemerintah daerah. Peraturan ini ditargetkan berlaku serentak mulai 1 Januari 2027 mendatang.
Pemerintah pusat menyadari tantangan yang dihadapi daerah dalam menyelaraskan postur APBD mereka. Oleh karena itu, masih diberikan ruang relaksasi bagi daerah yang belum mampu mencapai target tersebut tepat waktu.
“Formulasi pemberian relaksasi tersebut sudah dibahas bersama di pusat. Salah satu opsi yang mengemuka adalah memberikan masa tenggang waktu tambahan selama satu tahun bagi daerah yang anggaran belanja pegawainya masih tersangkut di atas 30 persen,” jelasnya.
