BERTUAHPOS — Pemprov Riau tengah menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
Salah satu strateginya melalui pemetaan ulang potensi pendapatan dan penyempurnaan regulasi pajak serta retribusi agar selaras dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat menyampaikan jawaban Gubernur Riau atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Riau 2026 di DPRD Provinsi Riau, Kamis, 27 November 2025.
Syahrial menjelaskan bahwa peningkatan belanja pegawai dalam Ranperda APBD 2026 terjadi akibat kebijakan nasional terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara massal. Meski demikian, Pemprov memastikan belanja pegawai tetap terkendali.
“Pemerintah menjaga agar belanja pegawai tetap proporsional dan tidak mengganggu program prioritas,” ujarnya.
Pemprov Riau juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan Transfer Ke Daerah (TKD). Syahrial Abdi menegaskan bahwa sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi masyarakat tetap menjadi fokus utama alokasi anggaran pada tahun 2026.
Dalam optimalisasi pendapatan daerah, Pemprov akan menerapkan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pemungutan. Di sisi belanja, Sekdaprov menekankan percepatan proses perencanaan serta pengadaan barang dan jasa untuk mendorong penyerapan anggaran. Belanja hibah juga akan disalurkan secara selektif dan tepat sasaran.
Syahrial menyatakan bahwa Pemprov Riau sepakat pentingnya penyusunan APBD yang terencana, tepat waktu, dan sesuai regulasi. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas daerah demi memastikan efektivitas program pembangunan.
Terkait proyek strategis, Pemprov memberikan pembaruan mengenai kesiapan lahan pembangunan flyover Garuda Sakti. Sementara untuk persoalan utang masa lalu, Sekdaprov menargetkan penyelesaian tunda bayar rampung pada tahun anggaran 2025. “Pemprov berkomitmen tidak menambah tunda bayar di tahun 2026,” tegasnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Syahrial memastikan bahwa anggaran belanja tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***
