BERTUAHPOS.COM — Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis nasional terus menguat di tingkat daerah. Pemprov Riau menegaskan bahwa program MBG memberikan efisiensi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa efisiensi tersebut menjadi bukti nyata sinergi program pusat dan daerah. “Kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan pemberitaan yang berkembang mengenai menurunnya penerimaan retribusi dari kantin sekolah. Plt Gubernur menekankan bahwa penurunan retribusi tersebut sangat kecil jika dibandingkan penghematan masif yang dihasilkan program MBG.
“Saat itu, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pak Abdullah mempertanyakan penurunan retribusi, salah satu parameternya dari kantin sekolah. Namun penurunan itu tidak signifikan dibanding efisiensi Rp45 miliar dari program MBG ini,” tegasnya.
Anggota DPRD Riau sekaligus Ketua Pansus Optimalisasi PAD Abdullah, menyambut baik penjelasan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh upaya Pemprov Riau dalam meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi.
“Memang saya sempat mempertanyakan dan memberi saran terkait kontribusi retribusi saat paripurna. Saya mendorong agar 28 OPD yang memiliki potensi retribusi memaksimalkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Abdullah juga mengapresiasi keinginan Plt Gubernur untuk memberdayakan kantin sekolah sesuai arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memperkuat ekosistem program MBG di daerah.
“Kami mendukung semangat Plt Gubernur dalam memberdayakan kantin sekolah. Karena ini bersinergi dengan rencana program BGN, tentu hal ini akan kita kawal bersama,” ungkapnya.
Dia pun meluruskan bahwa pemberitaan yang menyebut program MBG menyebabkan penurunan PAD adalah tidak benar. Justru, program ini dinilai membuka peluang peningkatan pendapatan dari sektor pajak lainnya.
“Bahkan, berpotensi mengalami peningkatan PAD dari berbagai sektor, misalnya pajak bahan bakar kendaraan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bea balik nama kendaraan. Jadi tidak benar MBG berdampak terhadap penurunan PAD,” tegas Abdullah.***
