BERTUAHPOS — Pemprov Riau menyatakan akan lebih memprioritaskan pelunasan utang daerah kepada pihak pengembang dibandingkan menambah program baru di tahun 2025.
Menurut Gubernur Riau, Abdul Wahid, langkah dilakukan agar rekanan pemerintah tidak terbebani, mengingat banyak di antaranya menggunakan pinjaman bank dalam menjalankan proyek.
“Rekanan kita kadang-kadang pakai uang bank, ada juga yang berutang sana-sini. Maka saya lebih memilih membayar utang supaya mereka tidak terbebani,” kata Abdul Wahid di Pekanbaru, Selasa, 16 September 2025.
Berkali-kali dia mengulang bahwa kondisi keuangan Pemprov Riau saat ini cukup tertekan karena adanya kewajiban tunda bayar dari tahun sebelumnya.
Situasi tersebut membuat ruang fiskal menjadi terbatas sehingga pemerintah harus mengambil keputusan hati-hati terkait penggunaan anggaran.
“Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa secara finansial kita tertekan, secara fisik juga tertekan karena ada beban tahun lalu yang harus kita selesaikan. Pilihan kita sebenarnya hanya dua, membayar utang atau melaksanakan program baru,” ujar Wahid.
Dia menambahkan, jika utang daerah dapat segera diselesaikan, pemerintah akan lebih leluasa menjalankan program pembangunan di penghujung tahun.
Salah satunya adalah pemeliharaan infrastruktur jalan yang akan menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.
Abdul Wahid menegaskan penyelesaian utang tidak berarti menghentikan program pembangunan sama sekali. Pemerintah tetap menjalankan kegiatan yang mendesak, terutama yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, sambil menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Antara melunasi utang dan menjalankan program tentu harus dihitung dengan matang. Kita tidak ingin pembangunan terhenti, tetapi kita juga tidak bisa membiarkan beban utang terus menumpuk,” jelasnya.
Pemprov Riau menargetkan sebagian besar kewajiban tunda bayar dapat diselesaikan tahun ini. Dengan begitu, APBD 2026 diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas lainnya.***
