BRIN menekankan kebijakan harus berbasis bukti dan BRIN siap melakukan kajian cepat untuk mempercepat realisasi program.
BERTUAHPOS — Deputi Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (RID BRIN), Yopi, menegaskan Riau merupakan penyumbang produksi kelapa terbesar di Indonesia. Ia mendorong penyusunan roadmap industri kelapa lima tahun ke depan sebagai proyek bersama dengan pemerintah daerah.
“Kalau sudah ada Bapperida di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu disusun Rencana Induk Pemajuan Iptek. Nanti sektor kelapa dan padi jadi prioritas utama agar ketahanan pangan kuat. Kami siap mendampingi dan menyiapkan dokumen komprehensif,” kata Yopi, Jumat (26/9/2025).
Yopi menekankan kebijakan harus berbasis bukti dan BRIN siap melakukan kajian cepat untuk mempercepat realisasi program. Ia juga menyebut jika sudah disepakati bersama Bappenas, maka tinggal mengeksekusi rencana aksi dan memonitor pelaksanaannya.
Bupati Inhil, Herman menyanggupi kesepakatan Nota Kesepahaman (NKS) dengan sembilan poin tindak lanjut. Ia menyebut program prioritas daerah sejalan dengan program nasional, yakni ekonomi biru, pertanian, dan perkebunan, termasuk pemanfaatan energi biomassa.
Herman menyoroti hilirisasi kelapa yang akan dijalankan pada 2026–2027. Menurutnya, potensi perkebunan kelapa di Riau mencapai 425 ribu hektare dengan produksi lebih dari lima juta butir per hari. “Salah satu perusahaan bahkan sudah menghasilkan 14 produk turunan kelapa, jadi komoditas ini primadona,” ujarnya.
Ia menambahkan, permintaan kelapa sempat melonjak karena kebutuhan dari Tiongkok mencapai lima juta butir per hari, termasuk untuk produksi susu nabati dari kelapa. Saat ini harga kelapa kembali stabil, meski terdapat tantangan berupa kerusakan lahan sekitar 80 ribu hektare akibat intrusi air laut.
Selain kelapa, Herman melaporkan optimalisasi lahan padi seluas 500 hektare pada 2024 berhasil meningkatkan produksi hingga 200%. Tahun ini, pemerintah menugaskan pengelolaan 10 ribu hektare lahan yang sudah rampung 100%. Dengan rata-rata hasil empat ton gabah per hektare, ia berharap bisa ditingkatkan hingga delapan ton per hektare.
Herman menegaskan aturan perlindungan lahan pertanian mutlak diperlukan agar tidak terjadi alih fungsi lahan. “Di daerah kami, baik kelapa maupun padi ditanam langsung oleh masyarakat, bukan oleh perusahaan,” katanya.***
