BERTUAHPOS – Kinerja pendapatan dan belanja daerah se-Riau tahun 2025 merosot. Hingga September 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 51,22% dan belanja daerah 46,44%.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding capaian pada periode yang sama tahun 2023–2024, yang sempat berada di kisaran 60%, menurut data real time DJPK kemenkeu RI, per 16 September 2025.
Penurunan ini mengindikasikan target pendapatan daerah sulit tercapai. Dari sisi belanja, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan kegiatan pada akhir tahun, dan sangat mungkin akan berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan.
Faktor utama rendahnya pendapatan daerah adalah lambatnya transfer pusat ke daerah. Hingga September 2025, transfer baru terealisasi 55,59%.
Lebih parah lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah daerah hanya tercapai 43,30%. Padahal, tren 2023–2024 menunjukkan PAD semestinya sudah di atas 60% pada periode yang sama.
Pengamat kebijakan publik, Triono Hadi, menilai pemerintah daerah seharusnya mengoptimalkan PAD sekaligus mendorong percepatan transfer dari pusat.
“PAD ada di bawah kendali pemerintah daerah, sehingga strategi intensifikasi dan ekstensifikasi harus dijalankan lebih serius,” katanya kepada Bertuahpos, Jumat, 19 September 2025, di Pekanbaru.
Belanja Pegawai Mendominasi
Belanja daerah se-Riau hingga September 2025 paling banyak terserap untuk belanja pegawai, yakni Rp9,1 triliun atau 62,70% dari alokasi. Belanja barang dan jasa hanya Rp5,01 triliun atau 39,31%, sementara belanja modal sangat rendah, baru Rp1,29 triliun atau 23,48%.
“Kondisi ini menunjukkan belanja pegawai dilaksanakan disiplin, sedangkan belanja modal belum menjadi prioritas. Hal ini dinilai menghambat belanja produktif yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Triono.
Sebanyak sembilan daerah termasuk provinsi Riau, mencatat realisasi belanja di bawah 50%. Hanya empat daerah yang realisasinya di atas 50%, yaitu Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Kota Dumai.
Ada empat daerah yang menjalankan strategi defisit berjalan dengan belanja lebih besar dari pendapatan. Kabupaten Meranti menjadi daerah dengan realisasi pendapatan terendah, hanya 38,49%, sementara Rokan Hilir mencatat realisasi belanja terendah, yakni 37,49%.
Secara total, terdapat Rp1,3 triliun anggaran belum terbelanjakan hingga September 2025. Kota Pekanbaru menjadi yang tertinggi dengan sisa anggaran Rp378,71 miliar.
Triono menegaskan rendahnya realisasi hingga triwulan III berpotensi menimbulkan percepatan belanja di akhir tahun. Hal ini bisa menurunkan kualitas hasil pekerjaan serta memunculkan SILPA yang tinggi.
“Data menunjukkan capaian September 2025 lebih rendah dibanding 2023–2024. Ini sinyal lemahnya perencanaan, eksekusi, dan manajemen kas,” jelasnya.
Oleh sebab itu, kepala daerah didorong untuk memperketat monitoring pendapatan dan belanja, mengevaluasi kinerja PAD, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja keuangan daerah bisa lebih terkontrol dan risiko penumpukan belanja dapat dihindari,” katanya.
Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemprov Riau, yakni; pertama, terkait realisasi pendapatan dan belanja menurun tajam, jauh di bawah capaian tahun sebelumnya. Kedua, belanja produktif tersendat, terutama pada sektor barang/jasa dan belanja modal.
Ketiga, Kinerja PAD lemah karena strategi pemungutan belum optimal dan potensi penumpukan belanja akhir tahun bisa mengurangi akuntabilitas dan kualitas program.
“Selain itu, Pemprov Riau harus idealnya harus punya informasi real time terkait kinerja anggaran pemerintah, supaya publik juga bisa ikut memantau,” kata Triono.***
Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Riau, Per September 2025
- Provinsi Riau
- Pendapatan: Rp 4.459,68 miliar (46,60%)
- Belanja: Rp 4.351,65 miliar (44,80%)
- Surplus: Rp 108,03 miliar
- Kabupaten Bengkalis
- Pendapatan: Rp 1.082,78 miliar (51,31%)
- Belanja: Rp 1.100,39 miliar (52,39%)
- Defisit: Rp 17,61 miliar
- Kabupaten Siak
- Pendapatan: Rp 1.552,75 miliar (51,77%)
- Belanja: Rp 1.450,38 miliar (45,31%)
- Surplus: Rp 102,37 miliar
- Kabupaten Pelalawan
- Pendapatan: Rp 968,38 miliar (51,07%)
- Belanja: Rp 865,41 miliar (43,26%)
- Surplus: Rp 102,97 miliar
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Pendapatan: Rp 848,60 miliar (56,23%)
- Belanja: Rp 709,83 miliar (43,83%)
- Surplus: Rp 138,77 miliar
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Pendapatan: Rp 1.169,65 miliar (53,15%)
- Belanja: Rp 905,45 miliar (41,40%)
- Surplus: Rp 264,19 miliar
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Pendapatan: Rp 804,63 miliar (46,40%)
- Belanja: Rp 759,93 miliar (43,09%)
- Surplus: Rp 45,60 miliar
- Kabupaten Rokan Hulu
- Pendapatan: Rp 995,07 miliar (51,26%)
- Belanja: Rp 1.003,66 miliar (51,03%)
- Defisit: Rp 8,59 miliar
- Kabupaten Rokan Hilir
- Pendapatan: Rp 1.179,06 miliar (46,63%)
- Belanja: Rp 988,47 miliar (37,73%)
- Surplus: Rp 190,59 miliar
- Kabupaten Kampar
- Pendapatan: Rp 1.743,49 miliar (56,06%)
- Belanja: Rp 1.710,52 miliar (54,26%)
- Surplus: Rp 32,97 miliar
- Kabupaten Kepulauan Meranti
- Pendapatan: Rp 489,68 miliar (38,49%)
- Belanja: Rp 567,10 miliar (43,26%)
- Defisit: Rp 77,42 miliar
- Kota Dumai
- Pendapatan: Rp 1.082,78 miliar (51,31%)
- Belanja: Rp 1.100,39 miliar (52,39%)
- Defisit: Rp 17,61 miliar
- Kota Pekanbaru
- Pendapatan: Rp 1.670,52 miliar (52,02%)
- Belanja: Rp 1.291,49 miliar (40,48%)
- Surplus: Rp 378,71 miliar
Akumulasi Se-Riau
- Total Pendapatan: Rp 19.576,49 miliar (51,22%)
- Total Belanja: Rp 18.262,07 miliar (46,44%)
- Surplus: Rp 1.314,42 miliar
Catatan:
- Ada 9 daerah termasuk Provinsi Riau dengan realisasi belanja di bawah 50%.
- Daerah realisasi belanja di atas 50%: Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, Dumai.
- Daerah realisasi pendapatan terendah: Kepulauan Meranti (38,49%).
- Daerah realisasi belanja terendah: Rokan Hilir (37,73%).
- Hingga pertengahan September 2025, masih ada Rp 1,3 triliun lebih anggaran yang belum terbelanjakan.
- Kota Pekanbaru mencatat surplus tertinggi Rp 378,71 miliar.
