BERTUAHPOS.COM — Pemprov Riau akhirnya merespon soal wacana yang dimunculkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bahwa Pemda bersedia iuran untuk mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi hal ini, Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, mengatakan sejauh ini Pemprov masih menunggu kejelasan regulasi sebelum berkontribusi dalam program MBG yang direncanakan pemerintah pusat.
Hingga saat ini, Surat Edaran (SE) resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Instruksi Presiden (Inpres) terkait skema iuran daerah untuk mendukung program tersebut.
“Kami masih menunggu SE resmi dari Kemendagri. Saat ini, mungkin regulasi tersebut sedang digodok, jadi kami belum bisa mengambil langkah. Kami tidak ingin berspekulasi atau berandai-andai tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya di Pekanbaru, 10 Februari 2025.
Dia menambahkan, bentuk kontribusi daerah terhadap program MBG, benar-benar harus sesuai dengan ketentuan dan regulas. Oleh sebab itu, Pemprov Riau masih menunggu arahan lebih lanjut terkait hal itu.
Program makan siang bergizi gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi anak-anak sekolah.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mendagri, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) bersedia mendukung program makan siang bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat.
“Pemda mau berpartisipasi dalam program ini. Setelah kepala daerah dilantik, akan ada penyesuaian anggaran atau di APBD Perubahan,” ujarnya pada 17 Januari 2025 lalu.
Tito merincikan, Pemda bersedia menyiapkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun. Dana itu akan disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Menurut Tito, program makan siang bergizi ini diyakini mampu menciptakan ekonomi sirkular di masyarakat. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah.
Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 2.000 unit satuan pelayanan. Dengan tambahan anggaran dari pemerintah provinsi, total dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp5 triliun. Dengan anggaran tersebut, pemerintah dapat membangun hingga 4.000 unit pelayanan makan siang bergizi di sekolah-sekolah.
Selain itu, Pemda juga diharapkan berperan aktif dalam membangun infrastruktur pelayanan ini, sekaligus mendorong masyarakat lokal untuk memproduksi pangan dan ternak guna mendukung keberlanjutan program.
Adapun pembangunannya diproyeksikan selesai dalam waktu 4 bulan dengan anggaran sebesar Rp2,3 Triliun hingga Rp2,5 triliun. “Kita sudah mendiskusikan ini,” ujar Tito.
Dia kembali menegaskan bahwa ini bukan kebijakan top-down yang sifatnya memerintah. Tapi hanya inisiatif dari daerah-daerah. Baik secara langsung maupun tidak. Terutama bagi daerah yang punya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.***
