BERTUAHPOS — Eks Gubernur Riau Wan Abu Bakar, mendukung langkah Gubernur Riau Abdul Wahid, yang ingin memboyong bupati dan wali kota se-Riau ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pembangunan daerah kepada para menteri di pemerintahan pusat.
Menurut Wan Abu Bakar, pendekatan langsung seperti ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi, selama dibarengi dengan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, kunjungan semata tanpa hasil nyata hanya akan menjadi rutinitas yang membuang energi dan anggaran.
“Saya sangat mendukung kebijakan gubernur untuk membawa langsung kepala daerah ke Jakarta. Itu sangat tepat. Tapi jangan sekadar datang dan pulang tanpa ada tindak lanjutnya. Pemerintah pusat harus benar-benar memberi perhatian kepada Riau,” kata Wan Abu Bakar dalam RKPD di Gedung Daerah Provinsi Riau belum lama ini.
Dia juga menyoroti kecenderungan pemerintah pusat yang selama ini hanya melihat Riau sebagai daerah kaya potensi sumber daya alam, seperti; minyak, gas bumi, dan sawit. Menurutnya, pandangan seperti itu sudah terlalu klise dan tidak cukup lagi untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke depannya.
“Kita ini sudah muak dengan ungkapan-ungkapan kalau ‘Riau itu kaya akan migas dan sawit’. Itu memang Rahmat Tuhan yang patut disyukuri dan harus kita jaga, tapi pemerintah pusat jangan hanya berhenti sebatas itu,” ujarnya.
Wan Abu Bakar mendorong agar pemerintah pusat bersama daerah mulai serius mengembangkan sumber-sumber ekonomi alternatif, khususnya dalam penguatan sektor hilirisasi dan kawasan industri.
Dia menilai, saat ini saat yang tepat bagi Riau untuk mempercepat pembangunan kawasan industri sebagai bentuk diversifikasi ekonomi jangka panjang.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada komoditas mentah. Harus ada upaya membangun kawasan industri agar ada nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa Riau memiliki banyak potensi lain di luar sektor ekstraktif yang belum tergarap maksimal. Oleh karena itu, dia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat harus ditingkatkan dengan orientasi hasil yang nyata, bukan sekadar seremonial.***
