BERTUAHPOS.COM — Pemprov Riau disarankan untuk berani beradu data tentang sawit Riau ke pemerintah pusat. Dorongan ini datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, setelah tahun ini, Riau mengalami penurunan dana bagi hasil atau DBH sawit hingga Rp13 miliar dari tahun 2023 lalu.
Tahun 2024, Pemprov Riau menerima DBH sawit sebesar Rp70 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 lalu sebesar Rp83,13 miliar atau turun sekitar Rp13 miliar.
Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi mengharapkan Pemprov Riau tidak hanya menerima dana dari Kementerian Keuangan, tetapi juga aktif bertanya mengenai detail perhitungannya. Termasuk bagaimana Kementerian Keuangan membagi dan menghitung dana tersebut, serta apakah data produktivitas dan luasannya sudah sesuai.
Menurutnya, Pemda harus proaktif dalam menyampaikan data banding agar data yang digunakan oleh kementerian terkait dalam mengalokasikan DBH sawit, setidaknya mendekati data riil di lapangan.
“Kita belum menghitung berapa besar pungutan ekspor dan bea keluar. Tapi kami sangat mengharapkan Pemda harus proaktif untuk menyampaikan data banding sehingga data yang dipakai Kementerian mendekati realita,” ujarnya, Rabu, 24 Juli 2024.
Triono Hadi juga menyoroti pentingnya Pemda memiliki data yang akurat dan tidak hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga data tersebut dapat diadu dengan data yang dipakai oleh pemerintah pusat dalam penyaluran DBH sawit.
“Disbun harus memiliki data riil mengenai kelapa sawit, baik dalam kawasan maupun di luar kawasan, termasuk sebarannya per provinsi, data produktivitas, dan lain-lain,” tambahnya.***
