BERTUAHPOS — Pemerintah Provinsi Riau menyoroti maraknya aktivitas galian C yang beroperasi tanpa izin (ilegal) karena dinilai banyak merugikan daerah. Pemerintah menegaskan akan memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Vera Angelika, memastikan upaya bersih-bersih itu akan dioptimalkan mulai tahun ini (2026).
Menurut Vera, aktivitas tambang tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menghilangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
“Terhadap aktivitas galian C yang tidak berizin, pemerintah tentu akan memberikan peringatan agar pelaku segera mengurus izin. Karena aktivitas seperti ini jelas merugikan daerah,” ujar Vera.
Menurutnya, praktik penambangan ilegal membuat material hasil tambang tetap diperjualbelikan di pasaran, tetapi tidak memberikan kontribusi apa pun kepada kas daerah.
“Materialnya digali dan dijual, tetapi tidak ada PAD yang masuk untuk Provinsi Riau. Itu yang menjadi perhatian utama pemerintah,” tegasnya.
Sebagai contoh, kata Vera, Tim Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Riau, sebelumnya telah menemukan aktivitas penggalian tanpa izin di kawasan Garuda Sakti.
Temuan tersebut diperoleh setelah adanya laporan dari masyarakat setempat ke Plt Gubernur Riau, yang mencurigai aktivitas penambangan di wilayah tersebut.
Dari informasi awal yang dihimpun, aktivitas galian tersebut diduga dimiliki oleh seseorang yang berdomisili di Perawang. Saat ini pemerintah masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan legalitas kegiatan tersebut.
“Informasi yang kami terima dari warga menyebutkan pemiliknya seseorang yang tinggal di Perawang. Kasus ini masih dalam tahap tindak lanjut, atas perintah Pak Gubernur Riau,” jelas Vera.
Ia menambahkan, perkembangan penanganan kasus tersebut dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada Plt Gubernur Riau untuk menentukan langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah daerah.
Vera menegaskan, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan akan terus diperketat guna menekan praktik tambang ilegal sekaligus memastikan setiap kegiatan usaha memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.***
