BERTUAHPOS — Gubernur Riau Abdul Wahid, mengungkapkan kondisi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD Riau yang saat ini mengalami defisit. Dia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekedar keluhan, melainkan fakta yang bisa dibuktikan melalui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“APBD kita dalam keadaan tekor karena memang ada utang. Kalau tak percaya, nanti lihatlah hasil audit BPK,” ujarnya.
Wahid juga menanggapi anggapan bahwa dirinya kerap disebut sebagai “gubernur suka curhat.” Dia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya, terutama terkait kondisi APBD Riau defisit, bukan keluhan tanpa dasar, tetapi bentuk keterbukaan kepada publik.
“Saya sengaja menyampaikan ini semua karena sekarang sudah saatnya kita belajar transparan. Jangan lagi ada ‘main-main’ di ruang gelap. Sudah tidak zamannya seperti itu,” katanya.
Menurutnya, semangat transparansi ini harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun Provinsi Riau ke depan. Salah satu langkah yang dilakukannya adalah membawa para bupati dan wali kota ke Jakarta guna menyampaikan langsung aspirasi daerah kepada kementerian terkait.
Namun, langkah tersebut sempat mendapat cibiran. “Saya dibilang mengemis karena membawa bupati dan wali kota ke Jakarta. Tapi itu bukan mengemis, melainkan menyampaikan aspirasi para kepala daerah,” ujarnya.
Wahid mengungkapkan, apa yang dilakukannya bahkan mendapat pengakuan dari sejumlah kementerian, karena sebelumnya belum ada gubernur yang melakukan pendekatan langsung seperti ini.
Ia mencontohkan, kondisi keuangan di beberapa daerah kabupaten masih sangat terbatas. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan hingga sembilan bulan. “Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal kalau kondisinya seperti itu?” ucapnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa kondisi keuangan Riau saat ini berbeda jauh dibandingkan beberapa tahun lalu. APBD Riau saat ini hanya berada di kisaran Rp8,2 triliun, jauh lebih kecil dari periode sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, Wahid mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi dan menyusun langkah-langkah yang realistis agar pembangunan di Riau tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran.***
