BERTUAHPOS — Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan dan renovasi perumahan rakyat. Langkah ini disiapkan guna mengakomodasi lonjakan target renovasi hingga 2 juta unit hunian pada 2026.
Rencana tersebut diungkap Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025 malam.
Fahri menjelaskan, Presiden menilai mekanisme lintas kementerian tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan percepatan pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, dibutuhkan satu lembaga khusus dengan mandat kuat dan kewenangan terintegrasi.
“Presiden beberapa kali meminta mekanisme percepatan pembangunan perumahan. Ada mandat dari sejumlah undang-undang untuk pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri.
Lembaga baru ini dirancang mengambil alih sejumlah kewenangan strategis yang selama ini terfragmentasi. Ruang lingkupnya meliputi pengadaan tanah, perizinan, pembiayaan, hingga pengelolaan hunian sosial.
“Harus ada lembaga yang menguasai persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian sosial. Presiden membayangkan akselerasi besar-besaran,” ujar Fahri.
Pemerintah telah memulai koordinasi awal dengan Menteri Sekretaris Negara serta Menteri PANRB. Pembahasan lanjutan akan berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan target pengesahan pada awal 2026. Payung hukum pembentukan lembaga ini disiapkan melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng Danantara untuk penyediaan lahan, terutama bagi pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Dalam rapat yang sama, Prabowo menyetujui kenaikan signifikan target renovasi rumah tahun 2026. Dari alokasi awal sekitar 400.000 unit dalam APBN, target dinaikkan hingga 2 juta unit.
“Beliau setuju bahkan sampai 2 juta unit renovasi, tidak ada masalah,” tegas Fahri.
Dari total target tersebut, sekitar 1 juta unit akan difokuskan di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan paling berat.
“Di perkotaan banyak masalah ketersediaan lahan yang sangat sulit, sehingga perlu akselerasi lebih besar,” ujarnya.***
