• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Minggu, November 22, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Pemprov Riau Merasa Dikangkangi soal Kerja Sama PT SPR–Lippo Karawaci

Pemprov Riau kecewa PT SPR teken kerja sama Aryaduta dengan Lippo Karawaci tanpa koordinasi. SF Hariyanto sebut merasa tidak dihargai dan dorong RUPSLB.

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
31 Desember 2025
Pemprov Riau Merasa Dikangkangi soal Kerja Sama PT SPR–Lippo Karawaci

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto | Foto: Dok. MCR.

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS — Pemprov Riau sebagai pemegang saham utama merasa dikangkangi oleh pihak direksi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), terkait kerja sama antara BUMD itu dengan pihak Lippo Karawaci dalam pengelolaan Hotel Aryaduta.

Hal ini diungkapkan oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada awak media saat refleksi akhir tahun 2025 di Kantor Gubernur Riau, Rabu, 31 Desember 2025, di Pekanbaru. “Sedikitpun Pemprov Riau tidak dilibatkan, padahal kita pemegang saham BUMD-nya,” katanya.

Hariyanto menyebut, Pemprov Riau sangat tidak dihargai karena tidak pernah dilibatkan untuk menentukan arah pengelolaan Hotel Aryaduta setelah perjanjian keja sama sebelumnya berakhir tahun 2025 ini. Selain BUMD, hotel itu merupakan aset Pemprov Riau.

“Pemprov ini pemilik. Tapi kami tidak diajak menentukan sikap tentang Aryaduta ke depan. Pemilik tidak pernah diajak berunding, ini mau dibawa ke mana. Kalau hanya mengacu ke surat gubernur lama untuk perpanjangan, cabut saja SK-nya. Ini lah contohnya ketika tidak saling menghargai,” tegasnya.

Dia menambahkan, Pemprov Riau bahkan tidak mengetahui berapa besaran kerja sama terbaru ini, siapa pihak pengelola teknisnya, serta detail kesepakatan yang telah dilakukan dalam kerja sama itu.

SF Hariyanto menegaskan, kondisi seperti ini semakin memantapkan niat Pemprov Riau untuk melakukan pergantian direksi, termasuk posisi Direktur Utama PT SPR melalui RUPSLB.

“Bagaimanapun RUPSLB tetap jalan. Setiap tahapannya harus dilakukan. Kita tidak tahu apa-apa tentang perjanjian ini, tapi keputusan sudah dibuat. Ini tidak sehat,” kata SF Hariyanto.

Sebelumnya, Direktur PT SPR Ida Yulita Susanti memastikan kerja sama pengelolaan Hotel Aryaduta tetap berjalan dengan Lippo Karawaci. Ia menyebut kerja sama tersebut resmi disepakati dan telah ditandatangani.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT SPR dan PT Lippo Karawaci, masing-masing bernomor 286/Dir/PT SPR/XII/2025 dan 080/LGL-AGR/LK/XII/2025 yang ditetapkan di Pekanbaru pada 23 Desember 2025. PKS tersebut berlaku mulai 2 Januari 2026 serta menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama sebelumnya.***

Tags: bisnispemerintahanpt sprriau
Share127Tweet80Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026
Hukum Kriminal

Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

...

Read moreDetails
Maxim Hadir di Pangkalan Kuras, Pelalawan Kini Punya Pilihan Transportasi Online

Maxim Hadir di Pangkalan Kuras, Pelalawan Kini Punya Pilihan Transportasi Online

Ini Kata Kepala BKN soal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Ini Kata Kepala BKN soal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Dari Aceh hingga NTB, Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan NII, JAD, dan AD

Dari Aceh hingga NTB, Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan NII, JAD, dan AD

Penggabungan OPD Tak Boleh Membuat Pejabat Nonjob, Ini Alternatifnya

Penggabungan OPD Tak Boleh Membuat Pejabat Nonjob, Ini Alternatifnya

Kepala BKN Akui Kemampuan Anggaran Daerah Jadi Dasar Penataan Ulang OPD

Kepala BKN Akui Kemampuan Anggaran Daerah Jadi Dasar Penataan Ulang OPD

Next Post
BRK Syariah Perkuat Komitmen Pendidikan Inklusif, Salurkan Bantuan CSR ke SLB Pelita Nusa Pekanbaru

BRK Syariah Perkuat Komitmen Pendidikan Inklusif, Salurkan Bantuan CSR ke SLB Pelita Nusa Pekanbaru

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.